Oleh: Happy Rohmana
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Pemandangan di arena job fair beberapa waktu terakhir terasa kian menyayat hati. Antrean panjang anak-anak muda berijazah sarjana mengular hingga ke luar gedung. Di sudut-sudut area tunggu, tidak sedikit orang tua yang rela duduk seharian, menemani sang anak mengadu nasib. Ada gurat lelah sekaligus cemas di wajah mereka. Harapan agar gelar sarjana bisa mengubah nasib keluarga kini terbentur tembok tebal bernama pengangguran.
Fenomena ini bukan sekadar cerita sentimental. Data menunjukkan angka pengangguran sarjana kini telah menembus lebih dari satu juta orang. Pertumbuhan lapangan kerja formal berkeahlian tinggi sama sekali tidak sebanding dengan laju lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun dicetak. Janji manis pembukaan 19 juta lapangan kerja yang dinanti para mahasiswa pun seolah menjadi angin segar yang tak kunjung terealisasi.
Program-program pemerintah seperti MBG maupun KDMP nyatanya belum mampu menyerap lulusan kampus secara efektif sesuai kompetensi mereka. Para sarjana ini akhirnya terjebak dalam dilema antara menganggur atau bekerja jauh di bawah kualifikasi yang mereka miliki.
Paradoks ini makin terasa menyengat ketika pemerintah mengklaim angka pertumbuhan ekonomi terus naik, namun di lapangan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) justru makin meluas.
Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan tersedianya lapangan kerja?
Mengurai Akar Masalah: Cengkeraman Kapitalisme
Untuk memahami situasi ini, kita harus berani melihat akar masalahnya: sistem ekonomi kapitalisme yang dianut hari ini. Dalam panggung kapitalisme, pertumbuhan ekonomi hanyalah pamer angka akumulasi modal, bukan ukuran kesejahteraan riil setiap individu. Selama para pemilik modal meraup untung dan grafik Produk Domestik Bruto (PDB) merangkak naik, sistem ini menganggap perekonomian dalam kondisi sehat.
Ketika efisiensi bisnis terancam, PHK massal dan pengangguran dibiarkan terjadi begitu saja. Bagi kapitalisme, keberlangsungan hidup pekerja berada di bawah prioritas efisiensi dan margin keuntungan korporasi.
Lebih jauh lagi, sistem ini membuat negara secara sukarela memangkas peran utamanya. Pemerintah menyerahkan urusan penyediaan lapangan kerja sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pihak swasta. Negara memilih bertindak sebagai regulator belaka — sekadar "wasit" yang bertugas memastikan kelancaran investasi dan memanjakan para investor.
Kondisi ini diperparah oleh privatisasi sektor-sektor vital.
Kapitalisme membiarkan kekayaan alam, bahan tambang, hingga sumber energi dikuasai oleh korporasi swasta maupun asing atas nama investasi. Padahal, jika sektor strategis ini dikelola mandiri oleh negara untuk kemakmuran rakyat, di situlah letak kunci penyerapan tenaga kerja terdidik berskala raksasa.
Solusi Islam: Mengembalikan Fungsi Negara dan Pengelolaan Sumber Daya
Mengurai benang kusut pengangguran butuh paradigma ekonomi yang sama sekali berbeda. Islam menawarkan solusi mendasar yang berfokus pada keadilan dan tanggung jawab.
Barometer kesejahteraan riil
Dalam pandangan Islam, keberhasilan ekonomi tidak diukur dari angka pertumbuhan makro atau tumpukan modal para konglomerat, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat secara riil, orang per orang.
Dalam tatanan Khilafah, negara menjalankan peran utamanya sebagai raa’in (pengurus dan pemelihara rakyat). Negara tidak boleh berlepas tangan atau sekadar menyerahkan nasib para lulusan sarjana ke telapak tangan pemilik modal.
Negara Khilafah bertanggung jawab penuh untuk:
1. Membuka lapangan kerja strategis, membangun industri-industri berat dan strategis berbasis teknologi tinggi yang mampu menyerap sarjana sesuai bidang keahliannya.
2. Memfasilitasi pengembangan keterampilan, menyediakan fasilitas pelatihan dan penempatan kerja secara terpadu tanpa membebani rakyat dengan biaya mahal.
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial: menjamin kebutuhan dasar rakyat yang sedang kehilangan pekerjaan, sekaligus memagari hubungan kerja dengan hukum syariat untuk melindungi hak-hak pekerja dari eksploitasi.
Satu prinsip paling krusial dalam ekonomi Islam adalah pengaturan kepemilikan. Sumber daya strategis seperti minyak, gas, bahan tambang, hutan, dan air dikategorikan sebagai kepemilikan umum. Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan aset-aset ini kepada korporasi swasta atau asing.
Negara Khilafah mengelola langsung kekayaan alam ini dari hulu ke hilir. Pengelolaan mandiri sektor ekstraktif dan manufaktur derivatifnya secara otomatis akan membutuhkan jutaan tenaga kerja ahli — mulai dari insinyur, peneliti, teknisi, hingga manajer. Di sinilah potret nyata bagaimana penyerapan tenaga kerja skala besar dapat diwujudkan tanpa bergantung pada welas asih investor swasta.
Penutup
Satu juta sarjana yang menganggur adalah alarm keras bahwa pilar ekonomi kita sedang salah arah. Selama penyediaan lapangan kerja diserahkan pada cengkeraman pasar kapitalistik, angka sarjana tanpa kerja hanya akan menjadi siklus kelam yang terus berulang.
Sudah saatnya kita beralih pada sistem yang menempatkan manusia dan kesejahteraannya sebagai pusat kebijakan — sistem yang memposisikan negara sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator bagi para pemilik modal. Yakni Khilafah Islamiah yang dulu sudah pernah eksis selama kurang lebih tiga belas abad.
Wallahu a’lam.[]
0 Komentar