Oleh: Teti Ummu Alif
(Pegiat Literasi Kendari)
Kalimat itu terdengar sederhana. Padahal di dalamnya ada beban yang berat sekali. Karena kenyataannya, dua kata itu, "bagus" dan "murah", hampir tidak pernah bisa tinggal di rumah di zaman sekarang.
Coba kita jujur soal angka. Masuk sekolah negeri favorit saja, orang tua hari ini harus menyiapkan dana tidak resmi berupa sumbangan komite, seragam wajib dari vendor tertentu, paket buku, hingga tur studi yang angkanya dapat mencapai Rp5.000.000,00 sampai Rp15.000.000,00 di awal. Itu belum uang SPP bulanan yang sekarang rata-rata Rp200.000,00 sampai Rp500.000,00. Pindah ke swasta yang katanya "berkualitas", angkanya langsung naik kelas. SPP mulai Rp800.000,00, Rp1.500.000,00, sampai Rp5.000.000,00 per bulan bukan hal aneh lagi. Uang pangkalnya? Ada yang Rp20.000.000,00, ada yang Rp100.000.000,00. Untuk anak SD. Satu anak.
Sekarang bandingkan dengan kenyataan. UMR Kendari 2026 berada di kisaran Rp3.500.000,00. Artinya, jika orang tua memilih satu sekolah swasta menengah, hampir sebagian gajinya habis hanya untuk membayar sekolah. Punya doa anak? Maka gaji sebulan dapat habis tanpa sisa. Yang tersisa hanya utang, cicilan, dan doa agar bulan depan masih kuat bertahan.
Pilihan lain memang ada: sekolah yang lebih murah. Tetapi antreannya panjang, zonasi menjadi tembok, atau gedungnya sudah tua, laboratoriumnya tidak ada, gurunya kurang. Jadi, orang tua kembali dihadapkan pada pilihan yang tidak manusiawi: memaksakan diri atau pasrah menerima yang ada.
Padahal jika kita menoleh ke belakang, ada masa ketika pendidikan tidak berkomunikasi seperti ini. Pada era peradaban Islam, rumah ilmu seperti Baitul Hikmah di Bagdad, Al-Azhar di Kairo, atau madrasah-madrasah di Andalusia dibuka untuk siapa saja. Tidak ada zonasi yang memisahkan anak kaya dan miskin berdasarkan alamat KTP. Tidak ada uang pangkal, tidak ada sumbangan komite, tidak ada pungutan lambang merek.
Negara saat itu hadir sepenuhnya. Baitul Mal membiayai operasional, menggaji guru, menyediakan tinta, kertas, bahkan tempat tinggal bagi pelajar dari luar kota. Guru-guru besar seperti Al-Khawarizmi atau Ibnu Sina mengajar tanpa melihat isi dompet muridnya. Yang diukur hanya semangat menuntut ilmu. Hasilnya? Lahir ilmuwan, dokter, filsuf, arsitek yang dipakai karyanya dunia sampai hari ini. Pendidikan bukan komoditas. Ia dianggap sebagai investasi negara untuk peradaban.
Bandingkan dengan hari ini. Dalam logika kapitalisme, barang yang bagus harus mahal. Semakin eksklusif, semakin tinggi nilainya. Sekolah pun ikut permainan itu. Lihat saja iklan sekolah swasta. Yang dijual bukan lagi proses belajar, tetapi acara internasional, guru asing, kolam renang, studio musik, bahkan lapangan mini golf. Semua itu ada tagihannya. Dan tagihan itu mendarat di rekening orang tua. Siswa diposisikan sebagai konsumen. Prestasi anak menjadi materi promosi di brosur. Sekolah bersaing bukan untuk mencerdaskan semua anak bangsa, tetapi untuk menarik segmen pasar orang tua yang dompetnya tebal.
Ironisnya, sekolah negeri pun tidak bisa lepas. Label "sekolah favorit" membuatnya menjadi barang rebutan. Karena orang tua tahu, masuk ke sana dianggap sebagai investasi. Investasi agar anak punya jejaring, punya nama baik ijazah, punya peluang lebih besar kelak. Hasilnya lahirlah industri turunan: bimbingan belajar, les privat, kelas olimpiade, semua berbayar dan harganya tidak ramah. Tanpa itu, rasanya anak akan tertinggal. Padahal seharusnya sekolah yang memberi bekal itu, bukan industri di luar sekolah.
Ketika pendidikan menjadi komoditas, maka yang menentukan akses bukan lagi kecerdasan atau semangat belajar anak, tetapi saldo rekening orang lain. Anak yang otaknya encer tetapi lahir dari keluarga pas-pasan, harus puas di sekolah yang penuh sesak. Sementara anak dengan nilai biasa saja, tetapi orang tua mampu, dapat duduk di kelas berpendingin udara dengan rasio guru satu berbanding sepuluh. Dua belas tahun kemudian, mereka disuruh bertanding di dunia kerja dengan aturan "persingan sehat". Itu tidak sehat. Itu curang sejak garis start.
Hasilnya dapat kita lihat sekarang. Banyak orang tua kelas menengah bawah nekat gali lubang tutup lubang. Pinjaman berani, gadai BPKB, utang ke kerabat, hanya demi biaya masuk sekolah. Ada juga yang akhirnya menyerah. Menyekolahkan anak seadanya, bukan karena tidak sayang, tetapi karena tidak sanggup. Luka itu dibawa sampai dewasa. Anak tumbuh dengan rasa bahwa mimpi sekolah bagus bukan untuk orang seperti dia.
Pendidikan yang seharusnya menjadi elevator sosial, malah berubah menjadi tembok. Tembok yang mengunci seseorang pada kelas ekonomi orang tuanya. Si miskin tetap di bawah. Si kaya makin nyaman di atas. Dan jurang itu diwariskan, bukan dipotong.
Lalu negara di mana? Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan jelas menyatakan pendidikan adalah hak setiap warga negara dan negara wajib mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk itu. Tetapi di lapangan, sekolah negeri masih meminta sumbangan. Dana BOS tidak pernah cukup untuk mengejar ketertinggalan kualitas. Sementara sekolah swasta dibiarkan tumbuh tanpa ada kontrol harga yang jelas, dengan alasan "itu urusan pasar". Negara seperti cuci tangan dan menyerahkan urusan sekolah bagus kepada siapa yang mampu membayar.
Padahal sejarah sudah memberi contoh. Ketika pendidikan ditinggalkan dari logika pasar dan dijadikan tanggung jawab negara sepenuhnya, ia dapat melahirkan peradaban emas. Tanpa zonasi yang diskriminatif. Tanpa pungutan yang menyesakkan. Hanya ada satu pintu: ilmu untuk semua.
Tahun ajaran baru seharusnya menjadi awal menjadi semangat, bukan awal kecemasan. Orang tua seharusnya sibuk menyiapkan mental anak, bukan sibuk menghitung bunga utang. Anak-anak seharusnya masuk sekolah dengan kepala tegak, bukan dengan sadar bahwa mereka masuk karena orang tuanya bersedia membayar.
Kita tidak kekurangan anak pintar di negeri ini. Kekurangan kita adalah keberanian mengeluarkan pendidikan dari logika jual beli. Kita membutuhkan lebih banyak sekolah negeri yang benar-benar dibenahi. Guru yang digaji layak, laboratorium yang berfungsi, buku yang cukup, dan biaya yang tidak membuat orang tua menangis diam-diam. Karena anak Indonesia tidak lahir dengan label harga di dahi.
Selama sekolah masih dijual seperti produk di swalayan, maka orang tua miskin akan terus kalah di meja PPDB. Dan negara ini akan terus gagal melahirkan keadilan, dimulai dari ruang kelas paling sederhana. Wallahu a'lam bishawab.
0 Komentar