Subscribe Us

NEGARA ABSEN, TBC MENYEBAR



Oleh: Asha Tridayana
(Kontributor Visualiterasi Media)


Vivisualiterasi.com - Tidak dipungkiri, kesehatan merupakan investasi masa depan. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, setiap individu dapat menjaga produktivitas, mencegah beban finansial untuk biaya pengobatan, dan menikmati masa tua yang berkualitas. Apalagi di tengah perekonomian yang sulit, nilai kesehatan menjadi semakin mahal. Mulai dari menjaga pola hidup hingga mengatur lingkungan agar tetap sehat, semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, faktanya jenis penyakit semakin bertambah sehingga menjaga kesehatan saja tidak cukup.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan terdapat 680 kasus TBC terkonfirmasi positif. Untuk itu, Dinkes berkolaborasi dengan Polres Pekalongan melakukan penelusuran kontak erat pasien TBC di wilayah Kecamatan Kajen pada Senin (15-06-2026). Kegiatan ini menyasar 15 rumah tangga yang salah satu anggota keluarganya terkonfirmasi menderita TBC. Selain itu, disediakan layanan deteksi menggunakan rontgen portabel.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan, Tohid Margono, penanganan TBC harus menyeluruh. Penanganan tidak cukup hanya pada penderita positif, karena anggota keluarga yang tinggal serumah berisiko tertular. TBC merupakan penyakit akibat infeksi bakteri dan dapat menyebar melalui lingkungan dan sanitasi yang tidak terjaga. Oleh karena itu, Dinkes mendorong pemenuhan imunisasi BCG dan perbaikan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Dinkes mengintensifkan penelusuran dan penanganan menyeluruh pada penderita dan kontak erat agar dapat menghentikan penyebaran TBC (radarpekalongan.disway.id, 15-06-2026).

Tingginya kasus TBC menunjukkan ancaman penularan yang signifikan. Keluarga dan masyarakat sekitar penderita positif menjadi sasaran infeksi karena berinteraksi langsung. Oleh karena itu, menjaga kesehatan secara individu saja tidak cukup jika faktor lingkungan dan kondisi masyarakat tidak diperhatikan. Apalagi jika pengobatan tidak tuntas atau berhenti di tengah jalan, hal itu justru menimbulkan masalah baru. Dengan demikian, upaya penelusuran yang dilakukan pemerintah belum dapat menyelesaikan penularan TBC. Upaya itu baru langkah awal dan diperlukan tindak lanjut yang lebih komprehensif.

Salah satunya meningkatkan kualitas hidup dan tempat tinggal masyarakat. Penyebaran bakteri sering kali terjadi di tempat yang tidak bersih dan lembap. Ditambah lagi, daya tahan tubuh melemah akibat minimnya asupan gizi. Hal ini tidak mungkin terwujud di lingkungan masyarakat yang tidak mampu, yang pada kenyataannya menjadi sasaran penyakit TBC. Oleh karena itu, peningkatan taraf hidup masyarakat mesti menjadi prioritas agar terpenuhi gizi dan tempat tinggal sesuai standar kesehatan. Namun, kondisi tersebut tidak dapat terwujud jika sistem yang mengatur kehidupan masih berorientasi pada keuntungan segelintir orang, bukan kemaslahatan seluruh rakyat.

Sistem itu tidak lain adalah demokrasi kapitalis, yaitu sistem yang saat ini diterapkan negara dan telah merusak tatanan kehidupan. Sistem ini membuat negara berlepas tangan atas tanggung jawabnya dalam mengurus rakyat. Kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan pihak tertentu demi melanggengkan kekuasaan. Sementara itu, rakyat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Demokrasi kapitalis meniscayakan kebebasan bagi penguasa. Terjadi kerja sama antara penguasa dan pengusaha untuk memonopoli berbagai aspek kehidupan.

Pada kasus TBC, seolah-olah pemerintah peduli dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Padahal, yang direalisasikan hanyalah kebijakan yang pada akhirnya menguntungkan mereka. Faktanya, persoalan ini tidak pernah tuntas. Penanganannya hanya berujung pada pengobatan jangka panjang yang membutuhkan biaya besar. Sementara itu, pengadaan obat-obatan diambil alih swasta dengan menggunakan anggaran negara. Dengan kata lain, telah terjadi kapitalisasi kesehatan yang memanfaatkan penderitaan rakyat karena dapat menjadi ladang uang yang menjanjikan.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar, yaitu mengganti sistem demokrasi kapitalis dengan sistem Islam yang benar-benar memprioritaskan kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat komunal dan harus dipenuhi oleh negara. Negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar kesehatan agar rakyat dapat beraktivitas dan menjalani kehidupan yang berkualitas, mulai dari asupan gizi, lingkungan tempat tinggal yang layak, hingga kesehatan mental yang terjaga. Rasulullah saw. bersabda, "Imam atau khalifah adalah _raa'in_ atau pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (H.R. Bukhari).

Hal ini dapat terwujud jika seluruh aspek kehidupan menerapkan sistem Islam. Misalnya, sistem ekonomi Islam dapat menyediakan lapangan kerja yang luas sehingga kelangsungan hidup terjamin. Kebutuhan dasar individu dan masyarakat terpenuhi tanpa khawatir kekurangan. Kemudian, sistem pemerintahan Islam memiliki penguasa yang menyadari amanah kepemimpinan dan tidak menjadikan rakyat sebagai komoditas yang dapat dimanfaatkan melalui kebijakan. Aspek kesehatan memiliki pengaturan yang jelas dan tidak berbelit sehingga seluruh rakyat dapat mengaksesnya, termasuk pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Berbagai aspek lain juga saling bersinergi untuk menunjang seluruh kebutuhan rakyat sehingga kesejahteraan hidup lebih terjamin. Bahkan, produktivitas rakyat dapat meningkat seiring dengan peningkatan taraf hidupnya. Dengan begitu, tidak mustahil kasus penularan TBC di beberapa wilayah dapat dicegah dan diatasi sampai tuntas tanpa menzalimi pihak mana pun. Maka, sudah saatnya seluruh umat bersatu untuk kembali pada penerapan sistem Islam dan menjadi umat terbaik seperti janji Allah Swt.

Wallahu a'lam bissawab.[]

Posting Komentar

0 Komentar