#Popro (Pojok Propagandis)
Vivisualiterasi.com - Demo mahasiswa yang kembali menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama persoalan kenaikan biaya hidup dan BBM menunjukkan satu hal yang lebih mendasar daripada sekadar penolakan terhadap sebuah program. Di balik tuntutan itu, tersimpan pertanyaan besar: Apakah suara rakyat masih benar-benar menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan negara?
Dalam sistem demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, acapkali kritik terus disampaikan, sementara kebijakan yang dipersoalkan tetap berjalan tanpa perubahan yang berarti. Maka, wajar jika muncul kesan bahwa suara rakyat hanya didengar sebagai angin lalu. Aspirasi telah disampaikan, tetapi tidak banyak memengaruhi arah kebijakan.
Dari perspektif Islam, pemimpin bukanlah penguasa yang bebas menentukan kebijakan sesuai kehendaknya. Hubungan penguasa dan rakyat diatur dalam syariat. Tidak ada program yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena tolok ukur keberhasilan pemimpin dalam Islam bukanlah sekadar popularitas program atau besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat sesuai syariat.
Islam juga tidak menjadikan suara mayoritas sebagai dasar dalam menetapkan hukum maupun kebijakan. Dalam bingkai syariat, Islam tetap memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat melalui syura atau musyawarah kepada penguasa apabila terdapat kebijakan yang menyimpang atau mengandung kezaliman. Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan pemimpin dalam Islam bukan sekadar relasi kekuasaan, melainkan amanah yang sama-sama terikat oleh aturan Allah Swt.[] Putri Dwijayanti, S.E,
(Aktivis Peduli Generasi).
0 Komentar