Oleh: Mona Ely Sukma, S.H., M.H.
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Belakangan ini, suasana di tengah masyarakat terasa semakin hidup. Berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga kelompok masyarakat umum, mulai menyuarakan pendapatnya. Kritik dan unjuk rasa bermunculan terkait berbagai hal yang menyentuh kehidupan sehari-hari, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga tarif listrik yang terus menjadi perhatian (kompas.com).
Namun, ada satu hal yang terlihat jelas. Meski suara-suara itu terdengar keras dan meluas, kebijakan yang dianggap menjadi prioritas oleh pihak penguasa tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, ada perubahan positif yang mulai terlihat. Rakyat kini tidak lagi ragu untuk berbicara. Kritik disampaikan secara terbuka, baik dalam pertemuan langsung, diskusi kelompok, maupun di media sosial. Semakin banyak orang merasa memiliki hak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan amati.
Sebaliknya, sikap dari pihak penguasa dan pendukungnya terasa berbeda. Banyak yang terlihat kurang siap menerima masukan, bahkan cenderung menolak setiap kritik yang datang. Seolah-olah perbedaan pendapat dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, bukan bagian dari proses membangun kebersamaan.
Analisis Hubungan Penguasa dan Rakyat
Hubungan antara penguasa dan rakyat ibarat jembatan yang menghubungkan harapan dan kenyataan. Jika pondasinya kuat, lalu lintas kebaikan akan berjalan lancar. Namun, jika pondasinya rapuh, segala perjalanan pun terasa berisiko dan tidak menentu.
Secara hakikat, hubungan ini seharusnya dibangun di atas keadilan, amanah, dan nilai-nilai kebenaran, termasuk dalam pandangan syariat. Namun, kenyataannya, standar yang berlaku justru berubah arah. Hubungan lebih banyak didasarkan pada kepentingan dan keuntungan semata, bukan pada aturan yang semestinya.
Artinya, apa yang dianggap baik atau buruk, didengar atau diabaikan, sering kali diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh, bukan apakah hal itu membawa kemaslahatan nyata bagi seluruh rakyat. Karena fondasinya sudah berubah, pola hubungan selanjutnya pun ikut berjalan sesuai arah ini.
Karena sudah tidak berpegang pada standar kebenaran, melainkan pada kepentingan, maka muncul pola berikutnya: penguasa akan selalu memiliki cara untuk memastikan kebijakannya tetap berjalan, meski banyak pihak menentang.
Jika tujuan utamanya adalah melanggengkan kekuasaan dan menjaga keuntungan yang didapat, maka berbagai alasan, langkah, atau kebijakan akan ditempuh agar rencana itu tetap terlaksana. Kritik yang disampaikan bukan dijadikan bahan perbaikan, melainkan dianggap sebagai hambatan yang harus dilewati. Inilah kelanjutan logis dari hubungan yang sudah digerakkan oleh kepentingan, bukan keadilan.
Di tengah kondisi seperti itu, kita juga hidup dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang luas bagi kebebasan bersuara. Di satu sisi, hal ini membuka kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan kekhawatiran, dan mengkritik kebijakan.
Namun, di sisi lain, karena hubungan dasarnya sudah didominasi kepentingan, kebebasan ini pun melahirkan hal yang tak terduga. Muncul banyak konflik dan persaingan yang mengatasnamakan rakyat, padahal tujuannya tetap untuk memajukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Seolah-olah kebebasan bersuara hanya menjadi alat, bukan jalan untuk mencapai kebenaran.
Hubungan Penguasa dan Rakyat: Pola Ideal Menurut Syariat Islam
Dalam pandangan Islam, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah ikatan yang didasarkan pada kebetulan, kekuasaan belaka, atau perhitungan untung rugi sesaat. Hubungan itu memiliki aturan baku yang jelas, menjadi fondasi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan berkah.
Hubungan yang benar dibangun di atas landasan syariat Islam, bukan diatur oleh keinginan pribadi, keuntungan materi, atau keinginan melanggengkan jabatan. Penguasa memegang amanah, bukan kepemilikan mutlak atas negara. Rakyat mendukung bukan karena imbalan semata, tetapi karena keduanya sama-sama berpegang pada aturan Allah. Jika dasarnya syariat, segala keputusan dan sikap tidak akan menyimpang demi kepentingan golongan, melainkan selalu mengarah pada kemaslahatan yang diridai-Nya.
Karena dasarnya syariat, maka timbul kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak:
1. Penguasa wajib menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Tugasnya bukan hanya memerintah, tetapi menjadikan aturan Allah sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambil.
2. Rakyat wajib taat dan mendukung penguasa, selama ia menjalankan perintah Allah dan tidak melanggar syariat. Ketaatan ini adalah bentuk kerja sama untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan kepatuhan buta tanpa arah.
Hubungan yang sehat tidak berjalan searah. Islam memberikan hak penuh kepada rakyat untuk terlibat dalam urusan bersama melalui syura atau musyawarah. Sebelum mengambil keputusan penting, penguasa wajib mendengarkan pendapat, pertimbangan, dan masukan dari rakyat yang memahami masalah. Sebaliknya, rakyat pun berkewajiban menyampaikan pandangan dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Musyawarah ini menjadi jembatan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat, diterima, dan bermanfaat bagi semua pihak.
Ketaatan bukan berarti membisu ketika terjadi kesalahan. Jika suatu saat penguasa menyimpang, berlaku zalim, atau meninggalkan aturan Allah, rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan muhasabah, mengingatkan, dan mengoreksi dengan cara yang benar dan sesuai ajaran Islam.
Ini bukan bentuk pemberontakan sembarangan, melainkan tanggung jawab menjaga kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah ï·º:
Afdalul jihadi kalimatul haqq ‘inda sulthanin jair
"Sebaik-baik jihad adalah ucapan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim."
Dengan demikian, koreksi dan pengingat ini bukanlah pemberontakan, melainkan kewajiban menjaga kebenaran agar kekuasaan tetap berada di jalur syariat dan keadilan yang diridai Allah Swt.
Wallahu a'lam bissawab.[]
0 Komentar