(Penulis dan Aktivis Dakwah)
Namun dibalik romantisme tersebut terdapat realitas yang tak bisa lagi diabaikan, yaitu mudik yang telah lama menjadi perjalanan penuh risiko, bahkan mengancam nyawa. Jalanan yang dipenuhi kendaraan, waktu tempuh yang tak menentu, serta kecelakaan yang merenggut korban jiwa bukanlah fenomena baru. Sehingga, jalanan yang seharusnya menjadi saksi bisu pertemuan justru menjadi tempat penuh ketegangan.
Tentu saja hal ini terjadi setiap tahun dengan pola yang hampir identik. Seolah-olah negeri ini telah menerima bahwa perjalanan pulang memang harus dibayar dengan kelelahan ekstrem, ketidaknyamanan, bahkan kemungkinan kehilangan. Padahal jika dilihat secara jernih, kondisi ini bukanlah sesuatu yang wajar, demikian adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kita mengelola mobilitas manusia dalam skala besar.
Fakta yang Tak Pernah Benar-Benar Berubah
Data dan pemberitaan setiap tahun menunjukkan pola yang sama, yakni kemacetan panjang di berbagai titik, kecelakaan lalu lintas yang meningkat, serta korban jiwa yang terus-menerus berjatuhan. Bahkan, tatkala ada klaim penurunan angka kematian, fakta bahwa kecelakaan masih terus terjadi dalam jumlah signifikan menunjukkan bahwa masalahnya belum terselesaikan.
Dilansir dari Kumparan.com (19-03-2026), terdapat empat orang tewas di tempat dan satu orang lainnya luka-luka akibat kecelakaan yang terjadi di Tol Pejagan - Pemalang (PPTR) KM 290 jalur B antara Bus dengan mobil LCGC Toyota Calya. Kemudian berdasarkan informasi dari MetroTVNews.com (19-03-2026), Dishub Kabupaten Bandung memaparkan data: lebih dari 190 ribu kendaraan telah melintasi jalur selatan Nagreg pada puncak arus mudik tahun ini.
Oleh sebab itu, kemacetan bukan lagi sekadar gangguan, melainkan fenomena sistemik. Sebab jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan hingga kapasitasnya terlampaui. Waktu perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam hitungan jam berubah menjadi belasan bahkan puluhan jam. Dalam kondisi seperti itu, kelelahan pengemudi menjadi tak terhindarkan, dan risiko kecelakaan meningkat secara drastis.
Lebih tragis lagi, setiap kecelakaan bukan hanya sekadar angka dalam laporan. Angkanya mungkin berubah, lokasinya bisa berbeda, tapi segalanya adalah kehilangan yang nyata. Sebab ada keluarga yang harus menerima kenyataan pahit bahwa orang yang mereka tunggu tidak akan pernah sampai. Ada anak yang kehilangan orang tua, ada orang tua yang kehilangan anak, dan ada cerita-cerita yang terputus sebelum sempat selesai.
Jikalau semua ini terus terjadi setiap tahun, maka pertanyaannya bukan lagi “apa yang terjadi,” tetapi “mengapa ini terus dibiarkan terjadi?”
Solusi Yang Berulang, Masalah Yang Tetap Ada
Setiap musim mudik, pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi kecelakaan. Rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way), contraflow, pembatasan kendaraan, hingga peningkatan pengawasan di jalur-jalur utama menjadi langkah rutin yang selalu diambil.
Namun efektivitas kebijakan ini patut dipertanyakan. Jika solusi yang sama diterapkan setiap tahun tetapi masalah tetap berulang, maka ada indikasi kuat bahwa pendekatan yang digunakan tidak menyentuh akar persoalan. Rekayasa lalu lintas mungkin mampu mengurai kemacetan di satu titik, tetapi tidak mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Pengawasan mungkin meningkatkan disiplin, tetapi tidak menghilangkan faktor kelelahan dan tekanan yang dialami pengemudi.
Dengan kata lain, solusi yang ada saat ini lebih bersifat reaktif dan teknis. Solusi tersebut hanya berusaha mengelola dampak, bukan menghilangkan penyebab. Selama pendekatan ini tidak berubah, maka masalah yang sama akan terus muncul, hanya saja dengan variasi yang berbeda.
Ketergantungan Pada Kendaraan Pribadi: Pilihan atau Keterpaksaan?
Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemacetan parah saat mudik adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Namun, penting untuk dipahami bahwa pilihan ini tidak sepenuhnya lahir dari preferensi individu. Dalam banyak kasus, ia merupakan hasil dari keterbatasan sistem transportasi yang ada.
Transportasi massal di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, yaitu ada keterbatasan kapasitas, harga yang tidak selalu terjangkau, kenyamanan yang belum merata, serta akses yang belum menjangkau seluruh wilayah. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering kali tidak memiliki pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi.
Ketika jutaan orang mengambil keputusan yang sama dalam waktu yang bersamaan, maka kemacetan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Jalan yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang begitu besar. Akibatnya, perjalanan menjadi lambat, melelahkan, dan berisiko tinggi.
Di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan kegagalan dalam perencanaan transportasi jangka panjang. Ketika pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan transportasi massal yang memadai, maka beban akan selalu jatuh pada infrastruktur jalan yang pada akhirnya tidak mampu menanggungnya.
Infrastruktur Yang Belum Siap Menanggung Beban
Selain masalah transportasi, kondisi infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam tingginya risiko kecelakaan saat mudik. Tidak semua jalan berada dalam kondisi baik. Masih banyak titik yang rusak, sempit, atau tidak dirancang untuk menampung lonjakan kendaraan dalam jumlah besar.
Dalam kondisi lalu lintas normal mungkin masalah ini tidak terlalu terasa. Namun saat mudik, tatkala volume kendaraan meningkat drastis, kelemahan infrastruktur menjadi sangat nyata. Jalan yang rusak dapat menyebabkan kendaraan kehilangan kendali. Jalur yang sempit meningkatkan risiko tabrakan. Kurangnya fasilitas pendukung seperti rest area yang memadai juga memperparah kelelahan pengemudi.
Semua ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada belum dirancang dengan perspektif keselamatan sebagai prioritas utama. Perbaikan yang dilakukan sering kali bersifat sementara, bukan bagian dari perencanaan jangka panjang yang sistematis.
Dimensi Ideologis: Ketika Negara Tidak Sepenuhnya Mengurus
Jikalau dilihat dari perspektif yang lebih luas, permasalahan mudik tidak bisa dilepaskan dari cara pandang sistem terhadap peran negara. Dalam sistem Kapitalisme, negara sering kali diposisikan sebagai regulator yang memberikan ruang bagi mekanisme pasar untuk berjalan. Layanan publik, termasuk transportasi, tidak selalu dipandang sebagai tanggung jawab penuh negara, melainkan sebagai sektor yang bisa dikomersialkan.
Akibatnya, penyediaan layanan transportasi yang layak tidak menjadi prioritas utama. Akses terhadap transportasi yang aman dan nyaman menjadi tidak merata, tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, ketimpangan tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek keselamatan.
Negara memang hadir, tetapi kehadirannya tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat. Kebijakan yang diambil lebih bersifat parsial dan jangka pendek, bukan solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah. Inilah yang menyebabkan persoalan mudik terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas.
Sistem Khilafah: Negara sebagai Raa’in
Dalam sistem Islam -Khilafah- negara memiliki peran yang sangat jelas dan tegas: sebagai raa’in (pelindung), yaitu pengurus dan pelayan rakyat. Konsep ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam hal transportasi dan infrastruktur.
Dalam kerangka ini, transportasi massal bukan sekadar fasilitas tambahan melainkan kebutuhan yang harus dijamin. Negara wajib menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Dengan adanya sistem transportasi yang baik, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat dikurangi secara signifikan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam dilakukan dengan orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Jalan dibangun dengan kapasitas yang memadai, dirawat secara berkala, dan dirancang untuk menjamin keselamatan. Tidak ada ruang bagi pembiaran terhadap kondisi jalan yang membahayakan pengguna.
Lebih dari itu, kebijakan dalam Islam tidak bersifat reaktif tetapi preventif. Negara tidak menunggu masalah terjadi untuk bertindak tetapi berusaha mencegahnya sejak awal. Dengan pendekatan seperti ini, potensi kemacetan dan kecelakaan dapat diminimalkan secara signifikan.
Menimbang Kembali: Sampai Kapan Ini Dibiarkan?
Setiap tahun kita menyaksikan berita yang sama. Kemacetan panjang, kecelakaan tragis, dan korban jiwa yang seharusnya bisa dihindari. Namun setiap tahun pula, kita seolah menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang wajar.
Padahal, tidak ada yang wajar dari kehilangan nyawa di jalan. Tidak ada yang wajar dari perjalanan pulang yang harus ditempuh dengan rasa takut. Dan tidak ada yang wajar dari masalah yang terus berulang tanpa solusi yang nyata.
Maka sudah saatnya kita berhenti melihat mudik sebagai sekadar fenomena tahunan, dan mulai melihatnya sebagai indikator dari bagaimana sistem bekerja. Bahwa dibalik kemacetan dan kecelakaan, ada persoalan yang lebih dalam tentang bagaimana negara mengurus rakyatnya, tentang bagaimana kebijakan dibuat, dan tentang nilai apa yang dijadikan prioritas.
Mengembalikan Makna Pulang
Untuk itu, mudik seharusnya menjadi perjalanan yang penuh kebahagiaan. Ia adalah tentang kembali, tentang bertemu, tentang menyambung kembali yang sempat terputus. Namun, selama sistem yang ada belum berubah, perjalanan itu akan terus dibayangi risiko.
Sebagai kesimpulan, perubahan tidak akan datang dari solusi yang sama yang diulang setiap tahun. Ia membutuhkan keberanian untuk melihat masalah dari akarnya, dan kesungguhan untuk memperbaikinya secara menyeluruh. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak untuk pulang dengan selamat. Bukan hanya sampai di tujuan, tetapi juga tetap utuh tanpa kehilangan, tanpa luka, tanpa duka. Dan itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditunda, apalagi diabaikan.[ZDS]
0 Komentar