Oleh Mona Ely Sukma, SH, MH
Vivisualiterasi.com - Ramadan selalu datang sebagai janji; bulan penuh berkah, kedamaian, dan harapan bagi setiap jiwa yang merindukannya. Tetapi di tanah Sumatra khususnya Aceh bulan suci ini hanya membawa satu kenyataan pahit; pengungsian yang menggantikan rumah, kelaparan yang menggantikan berbuka, dan kelalaian yang menggantikan perhatian negara.
Rumah yang dahulu menjadi tempat berkumpul keluarga dan melaksanakan ibadah kini hanya tinggal reruntuhan. Tenda yang tak menutupi panas maupun hujan jadi satu-satunya pelindung. Cahaya masjid yang seharusnya menerangi jalan menuju surga, digantikan oleh kegelapan total karena listrik yang tak kunjung menyala. Ketenangan yang seharusnya melingkupi setiap hati yang berpuasa, hanya bisa ditemukan di antara kegelisahan akan makanan besok hari!
Pemerintah bilang "pemulihan berjalan lancar" tetapi mengapa ribuan orang masih terjebak di tenda?
Seperti dilaporkan Kompas (9 Februari 2026), jumlah pengungsi korban banjir di Aceh Utara turun menjadi 20.964 jiwa dari 33.000 jiwa pekan lalu. Pemerintah menyebut ini karena selesainya sebagian hunian sementara. Tetapi mari kita lihat fakta yang tak bisa disembunyikan:
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil mengakui, 118 titik pengungsian masih penuh sesak; 51 di Tanah Jambo Aye, 35 di Langkahan, 13 di Sawang dan ketiga kecamatan ini butuh logistik seperti orang lapar butuh makanan! Sisanya tersebar di Seunuddon, Lapang, dan Dewantara.
Artinya, "penurunan jumlah pengungsi" bukan berarti mereka sudah pulih, hanya sebagian yang pindah dari tenda ke hunian sementara yang juga tak layak huni! Ribuan orang masih berjuang demi kehidupan normal; rumah tak bisa ditempati, pekerjaan hilang, sekolah anak-anak terhenti, dan rasa takut akan bencana kembali masih menggangggu setiap napas mereka.
Di Aceh Tamiang, mereka minta bantuan untuk Ramadan, padahal Itu hak mereka. Korban banjir di Aceh Tamiang tak minta banyak hanya dukungan untuk menjalankan tradisi berbuka dan sahur yang sudah jadi bagian hidup mereka. Tetapi bagaimana mungkin merayakan Ramadan dengan bahagia jika mereka harus berlama-lama di tenda, tanpa penghasilan, dan bahkan tak punya listrik untuk menerangi waktu berbuka?
Tak hanya di sana! Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah dan wilayah lain di Sumatra masih gelap gulita karena pasokan listrik yang tak kunjung normal. Apakah negara hanya bisa berdiam diri sambil menyaksikan rakyatnya menjalankan ibadah di tengah kesusahan yang tak perlu ada? Ini bukti negara gagal menjaga rakyatnya!
Klaim tentang kebijakan rekonstruksi yang hebat hanya omong kosong jika rakyat masih telantar. Keterbatasan fasilitas, pemulihan yang melambat seperti siput, dan kurangnya perhatian menunjukkan bahwa korban bencana bukan jadi prioritas, hanya jadi angka di laporan resmi!
Akhirnya kita harus bertanya, apakah negara telah menjalankan amanah kepemimpinannya dengan benar? Atau sumpah untuk melayani rakyat hanya sekadar ritual politik? Dan yang lebih penting bagaimana umat Islam bisa menerima penguasa yang menyia-nyiakan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang sedang dalam kesusahan?
Di sistem negara modern sekarang ini penanganan bencana bukan jadi prioritas, malah sering terjebak dalam labirin birokrasi yang panjang, anggaran yang selalu kurang, dan tarik-menarik kepentingan politik yang membuat semua jadi lamban. Bantuan yang seharusnya cepat datang justru terlambat, distribusinya tak pernah merata, dan korban hanya bisa bertahan di pengungsian dengan masa depan yang penuh ketidakpastian.
Negara baru muncul setelah bencana terjadi bukan sebagai pelindung yang siap mencegah dan meminimalkan kerusakan sejak awal. Bahkan, negara tidak mampu memberikan jaminan tempat tinggal dan penghidupan yang layak bagi mereka yang menderita. Akhirnya, seperti biasa, rakyat yang paling lemah yang harus menanggung semua beban kesusahan!
Di balik semua itu, ada prinsip dasar yang jelas dalam sistem sekular kapitalisme, negara tidak dirancang untuk mengurus langsung kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Peran utamanya cuma jadi regulator ekonomi dan penjaga stabilitas uang negara. Buat aturan agar pasar bisa berjalan lancar, pastikan kas negara tidak bolong, itu saja.
Perhatian terhadap korban bencana? Cuma sekadar tambahan. Tak ada upaya serius untuk mempercepat pembangunan kembali kota, kabupaten, atau desa yang hancur. Semua karena prinsip kapitalisme yang mengutamakan kebebasan milik individu dan mekanisme pasar yang dikendalikan oleh hukum penawaran dan permintaan.
Akibatnya, regulasi dibuat sesuai dengan keinginan para oligarki yang punya modal besar, bukan berdasarkan kebutuhan dasar rakyat yang jelas harus dipenuhi; sandang, pangan, dan papan. Kalau dianggap tidak menguntungkan negara atau pasar, masalah korban bencana bakal dibiarkan merana tanpa perhatian yang cukup. Negara tidak mau jadi aktor utama dalam menangani bencana, apalagi menjamin hunian dan pekerjaan bagi mereka yang terkena dampak.
Islam Solusinya
Jangan heran kalau negara sekuler hanya datang dengan bantuan sementara, bukan rekonstruksi yang cepat dan menyeluruh yang bisa memberikan kepastian hidup bagi korban. Padahal, Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas "sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban.” (QS Ash-Shaffat: 24)
Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kepemimpinan akan dihisab atas apa yang mereka lakukan untuk rakyatnya. Dalam buku Nizhamul Hukmi karya Syekh Abdul Qadim Zallum juga ditegaskan: penguasa tidak boleh menyimpang dari hukum syarak hanya karena alasan kemaslahatan yang dianggap praktis. Dalam Islam, penguasa bukan sekadar pemimpin tetapi raa’in (pengurus) yang harus bertanggung jawab penuh.
Rasulullah SAW pun bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Dan firman-Nya dalam surat An-nisa:58, “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”
Hadis dan ayat ini tidak bisa dianggap enteng karena tanggung jawab negara bukan cuma membuat kebijakan di meja kantor, tetapi juga memastikan agar setiap kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi dengan baik!
Bencana alam seharusnya jadi ruang yang bebas dari permainan politik. Tetapi di sistem sekular, pejabat sering datang dengan aksi yang terlalu simbolik dan dibuat-buat untuk kamera. Makna kemanusiaan yang sesungguhnya hilang, digantikan oleh “drama politik” yang penuh dengan kepentingan populis.
Siapa yang tidak ingat aksi seorang pejabat tinggi yang difoto sedang mengangkut sekarung beras di lokasi bencana? Secara visual mungkin terlihat seperti dia peduli dan kerja keras. Tetapi bukannya mendapatkan apresiasi, aksi itu malah jadi bahan kritik karena orang yang seharusnya mengambil keputusan strategis dan menggerakkan sumber daya besar, malah sibuk melakukan tindakan yang bisa saja dilakukan oleh stafnya.
Sistem Islam justru menunjukkan kontras yang jelas. Dalam pandangan Islam, politik (siyasah) adalah ri’ayah syu’unil ummah pengurusan urusan umat berdasarkan aturan syariat. Seperti yang dijelaskan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizhamul Iqtishadi, negara Islam menggunakan harta baitul mal untuk memenuhi kebutuhan rakyat baik untuk keperluan hidup dasar maupun untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan ekonomi, seperti memberi modal untuk menggarap tanah atau melunasi utang.
Contoh paling jelas adalah ketika Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang pernah memberikan bantuan dari baitul mal kepada petani Irak agar mereka bisa membuka lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta imbalan sedikitpun. Semua itu dilakukan bukan untuk mencari pujian atau citra baik, tetapi karena itu adalah kewajiban negara untuk meriayah rakyatnya dengan sepenuh hati. Islam menegaskan bahwa kebutuhan dasar rakyat, keamanan, pangan, hunian, dan pelayanan publik, adalah tanggung jawab mutlak negara.
Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang pagi hari dalam keadaan aman, sehat, dan memiliki makanan untuk hari itu, seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya.” (HR Tirmidzi)
Ramadan yang penuh ketidakpastian bagi korban bencana adalah cerminan bahwa sistem kepemimpinan saat ini belum menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal, Islam menjadikan kepemimpinan sebagai amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sudah saatnya Ramadan bukan jadi momen untuk sekadar memberikan bantuan sementara, tetapi momentum bagi negara untuk hadir dengan sistem yang benar, sistem Islam yang kafah, yang mampu menghapus kesulitan rakyat, memberikan jaminan atas semua kebutuhan, dan memastikan setiap orang bisa beribadah dengan tenang. Karena pada akhirnya, kepemimpinan tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah ta,ala yang Maha Adil. Wallahu a’lam bissawwab.[] ZDS
0 Komentar