Oleh Anita Arwanda
(Aktivis Dakwah Muslimah Brebes)
Vivisualiterasi.com - Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah penandatanganan kesepakatan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Februari 2026. Salah satu poin yang menuai perhatian publik adalah ketentuan mengenai sertifikasi dan pelabelan halal bagi produk manufaktur asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia.
Dalam dokumen kesepakatan tersebut disebutkan adanya pengaturan baru terkait kewajiban sertifikasi halal. Sejumlah produk manufaktur seperti kosmetik, alat kesehatan, serta barang gunaan tertentu disebut mendapatkan pengecualian dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal. Selain itu, terdapat pula kemudahan pengakuan terhadap lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA).
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta aturan turunannya. Artinya, secara normatif tidak ada penghapusan kewajiban halal. Namun, ruang kompromi dalam aspek teknis dan administratif tetap terbuka demi kelancaran perdagangan.
Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan ini murni bersifat administratif dan sejauh mana dia berpotensi memengaruhi substansi kehalalan produk yang beredar di tengah masyarakat?
Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kewajiban menjaga kehalalan produk bukan sekadar formalitas hukum, tetapi menyangkut hak dasar umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Halal dan haram tidak terbatas pada makanan dan minuman, melainkan juga mencakup obat-obatan, kosmetik, alat kesehatan, serta berbagai barang konsumsi lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sertifikasi halal bukan hanya simbol label, tetapi instrumen perlindungan akidah dan ibadah. Ketika pengawasan melemah atau standar penilaian diserahkan sepenuhnya kepada pihak luar tanpa kontrol yang kuat, kekhawatiran masyarakat menjadi wajar. Apalagi Amerika Serikat bukanlah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar regulasinya.
Rasulullah ï·º bersabda:
“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam persoalan halal dan haram. Jika dalam wilayah syubhat saja seorang Muslim dianjurkan untuk bersikap waspada, maka bagaimana mungkin perkara yang menyangkut kebijakan publik tidak dipertimbangkan secara mendalam?
Dalam pandangan Islam, negara memiliki fungsi sebagai ra’in, yaitu pengurus dan penjaga urusan rakyat. Rasulullah ï·º bersabda:
“Seorang imam adalah pemelihara dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Makna ra’in bukan sekadar pemegang kekuasaan administratif, melainkan pengayom yang memastikan rakyatnya dapat hidup sesuai tuntunan syariat. Negara tidak hanya bertugas menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjamin terpeliharanya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.
Kebijakan perdagangan luar negeri semestinya tidak dilepaskan dari pertimbangan akidah. Keuntungan ekonomi memang penting, tetapi tidak boleh menggeser prinsip halal dan haram. Jika standar kehalalan produk impor ditentukan oleh lembaga luar negeri tanpa pengawasan ketat dan mekanisme verifikasi yang kuat dari otoritas dalam negeri, maka kedaulatan regulasi halal dapat tergerus secara perlahan.
Allah Swt. berfirman:
“Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai wali orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian…”
(QS. Al-Mumtahanah: 9)
Ayat ini menjadi pengingat bahwa dalam perkara prinsip, umat Islam tidak boleh menyerahkan otoritas sepenuhnya kepada pihak yang tidak berlandaskan akidah yang sama. Standar halal dan haram adalah bagian dari syariat, bukan sekadar standar industri.
Di tengah arus globalisasi dan tekanan perdagangan internasional, menjaga komitmen terhadap prinsip bukanlah perkara mudah. Namun, justru di situlah letak ujian kepemimpinan. Apakah kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kemaslahatan umat, ataukah lebih didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek?
Pelonggaran atau penyederhanaan administratif mungkin dapat dibenarkan selama substansi kehalalan tetap terjamin. Akan tetapi, transparansi, pengawasan, dan ketegasan regulasi harus menjadi prioritas. Umat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar halal sesuai syariat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata isu perdagangan, melainkan persoalan iman dan tanggung jawab. Bagi seorang Muslim, menjaga kejelasan halal dan haram adalah bagian dari menjaga ketaatan kepada Allah Swt. Maka setiap kebijakan yang menyentuh wilayah tersebut seharusnya ditimbang tidak hanya dengan neraca keuntungan materi, tetapi juga dengan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan-Nya.[] ZDS
0 Komentar