#Popro (Pojok Propagandis)
Vivisualiterasi.com - Meski angkanya tidak signifikan yaitu hanya 1.000 ton, atau sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional, kebijakan impor beras ini tentu berlawanan dengan klaim swasembada beras yang digaungkan oleh pemerintah. Lebih dari itu, memilih tetap impor disaat mengklaim swasembada juga menunjukkan bahwa kedaulatan pangan nasional ternyata masih lemah dan masih bergantung pada negara lain.
Swasembada pangan mutlak dibutuhkan untuk membangun kedaulatan pangan sebuah negara. Oleh karena itu negara harus serius dalam mewujudkan kondisi ini, dan menghentikan impor dari negara-negara lain. Karena perjanjian dagang antar negara, terlebih negara besar seperti AS, bisa digunakan sebagai alat penjajahan ekonomi terhadap negara lain.
Islam dengan seperangkat aturannya yang sempurna, telah mengatur sistem ekonomi sedemikian rupa untuk menjamin kebutuhan pokok setiap warga negaranya terpenuhi, dan melarang bergantung pada negara lain terlebih negara kafir. Sehingga, kedaulatan pangan akan terwujud dengan sistem politik ekonomi Islam dan juga sistem politik dalam negeri dan politik luar negeri Islam. InsyaAllah.[] Dwi Utami Ningsih
0 Komentar