Oleh Audina Putri
(Aktivis Muslimah)
Vivisualiterasi.com - Beras merupakan makanan pokok bangsa Indonesia, kini menjadi barang mewah di meja rakyat jelata. Harga yang melonjak membuat para ibu meninjau ulang isi keranjang belanja.
Piring yang seharusnya penuh nasi kini berganti dengan ubi atau mi instan. Ironi sekali, di negeri lumbung padi, rakyatnya justru kesulitan membeli. Tentu menjadi tanda tanya besar, bagaimana hal ini bisa terjadi.
Pemerintah sibuk mengadakan stabilisasi. Namun, hal itu bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Mekanisme pasar dibiarkan liar, impor beras dijadikan solusi instan, sementara petani lokal makin kesulitan. SPHP, yang seharusnya jadi penyangga, tak ubahnya plester pada luka yang sudah bernanah.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dirancang sebagai penolong, justru melahirkan ironi. Bukannya menurunkan harga, beras SPHP malah ikut mengalami kenaikan. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini? Rakyat kecil atau mungkin para juragan?
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan dan harga beras nasional. Melalui tujuh jalur distribusi, dari pasar tradisional, koperasi desa, lembaga pemerintah, TNI/Polri, outlet BUMN pangan, hingga ritel modern.
Bulog yakin mampu menjangkau kebutuhan masyarakat. Hingga awal September 2025, sebanyak 327.718 ton beras telah disalurkan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Bulog juga menguasai stok nasional sebanyak 3,9 juta ton, dengan 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri. Bahkan, gerakan pangan murah di 7.000 titik penjualan juga berdampak positif. Untuk menjaga mutu, uji laboratorium telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan kualitas beras masih memenuhi standar nasional (Republika.co.id, 06/09/2025).
Namun, di balik data dan pencapaian tersebut, fakta di lapangan tidak seindah yang tertulis di laporan. Harga beras terus merangkak naik, distribusi masih timpang, dan rakyat kecil harus menanggung beban biaya hidup. Laporan yang penuh angka itu seolah menjadi topeng indah untuk menutupi keadaan sebenarnya.
Tentu menjadi tanda tanya publik, jika stok melimpah dan distribusi diklaim masif, mengapa rakyat tetap kesulitan membeli? Inilah ironi negeri agraris, dalam gudang penuh padi, tetapi piring rakyat tidak berisi. Angka-angka yang mereka publikasikan justru menjadi bumerang antara kebijakan di depan kamera dengan kenyataan di atas meja.
Selanjutnya, Bulog bisa kehilangan makna jika tidak berpijak pada realitas rakyat. Stabilitas pangan bukan sekadar tentang laporan distribusi, melainkan tentang apakah setiap keluarga mampu memasak nasi setiap hari tanpa takut kelaparan. Selama itu belum terjadi, klaim keberhasilan hanyalah ilusi fiksi yang menampar nurani dan menyakiti hati.
Kapitalisme sekuler adalah akar problematika ini. Sistem yang menempatkan pangan sebagai komoditas dagang, bukan penopang kebutuhan, menyebabkan harga mudah dipermainkan. Beras diperdagangkan layaknya saham, naik-turun sesuai kepentingan. Padahal, pangan adalah hak dasar manusia yang seharusnya dijamin negara.
Islam memandang pangan sebagai kebutuhan penting yang tak boleh dikuasai individu maupun korporasi. Negara Islam berkewajiban memastikan distribusi merata, menghilangkan praktik penimbunan, serta menata produksi agar petani sejahtera dan rakyat tidak sengsara.
Sejarah Islam pernah membuktikan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyatnya begitu sejahtera hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat. Saat itu, pasar diawasi dengan ketat, harga dijaga agar selalu adil, dan kebutuhan pokok rakyat harus terpenuhi.
Itulah potret negara Islam yang menjadikan syariat sebagai pijakan, bukan mendahulukan kepentingan. Bandingkan dengan kondisi hari ini, ketika rakyat antre berjam-jam hanya untuk beras murah yang jumlahnya dibatasi dan kualitasnya buruk.
Harga beras SPHP yang naik adalah alarm penting, yang harus menyadarkan bahwa sistem yang kita pakai telah gagal menyejahterakan.
Solusi hakiki bukan sekadar subsidi, impor, atau operasi pasar, melainkan perubahan mendasar. Negeri ini butuh aturan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada pemilik modal. Dan itu hanya mungkin terwujud dengan kembali kepada sistem Islam yang datang dari Allah SWT, Sang Pencipta, yang aturannya pasti membawa keadilan bagi seluruh dunia. Wallahu a’lam bish-shawab. (Dft)
0 Komentar