Oleh Irwansyah
(Pegiat Sosial Media)
Vivisualiterasi.com - Makanan gratis seharusnya membawa senyum, bukan keresahan. Tapi faktanya, program makan bergizi gratis (MBG) justru bikin publik gelisah. Bukannya gembira karena anak-anak sekolah dapat nutrisi, orang tua malah was-was: apakah makanan yang dihidangkan benar-benar aman, halal, dan layak konsumsi? Isu minyak babi dalam program ini jadi bom waktu yang menggerus kepercayaan.
Keresahan ini tidak muncul tanpa sebab. Sejak awal program MBG digulirkan, banyak laporan tentang kualitas makanan yang jauh dari standar. Ada nasi yang basi, lauk yang hambar, hingga porsi yang terlalu kecil. Belum lagi isu distribusi yang carut-marut. Dan ketika isu minyak babi mencuat, keresahan publik semakin menjadi-jadi. “Kami hanya ingin anak-anak makan dengan tenang, bukan dengan rasa takut,” keluh seorang wali murid.
Fakta-fakta di atas memang mendukung keresahan itu. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa peredaran pangan harus dijamin aman dan sesuai standar. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, bahkan menyatakan, “Badan POM akan menindaklanjuti isu ini dalam bentuk pengujian. Kita punya laboratorium yang memungkinkan untuk melakukan tes tersebut” (Antara, 2025).
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencoba meredam keresahan dengan menyebut bahwa produk lokal rata-rata sudah menggunakan minyak nabati. “Untuk tray lokal, mayoritas memakai minyak nabati. Untuk tray impor, kami akan bekerja sama dengan BPJPH agar semua produk memiliki stempel halal,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana (Antara, 2025).
Namun pernyataan itu belum menenangkan publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, dugaan penggunaan minyak babi jelas tidak sesuai dengan standar halal. “Temuan soal proses pembuatan ompreng yang diduga menggunakan minyak babi, menurut MUI, tidak sesuai dengan standar penetapan kehalalan,” tegas MUI (Tempo, 2025).
Di DPR, desakan juga semakin kencang. “Saya mendesak BPOM dan BGN untuk segera mengumumkan ke publik hasil uji ompreng diduga mengandung minyak babi,” kata anggota DPR Yahya (Tempo, 2025). Publik merasa berhak tahu kebenaran secepatnya, bukan ditutup-tutupi dengan jargon teknis.
Masalah ini jelas bukan sekadar teknis. Akar persoalan ada pada tata kelola. Pertama, sistem pengadaan bahan baku yang serampangan. Terlalu banyak pihak terlibat, mulai dari pusat hingga daerah, tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Kedua, obsesi pemerintah untuk mengejar kuantitas, “sebanyak mungkin anak harus dapat makan gratis” sering mengorbankan kualitas. Ketiga, minimnya transparansi. Publik jarang tahu siapa pemasok bahan baku, bagaimana proses lelang, dan siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah.
Akibatnya jelas, publik kehilangan kepercayaan. Orang tua mulai membandingkan lebih baik anak bawa bekal dari rumah, meski sederhana, daripada dapat makanan gratis tapi penuh tanda tanya. Anak-anak yang mestinya jadi penerima manfaat malah jadi korban kebijakan terburu-buru.
Di titik ini, kita perlu bertanya, apakah program MBG ini memang siap dijalankan? Atau sekadar proyek politik yang dipaksakan? Ketika keamanan pangan dipertaruhkan, apalagi dengan isu sensitif seperti kehalalan, pemerintah tidak bisa bermain-main. “Setiap makanan yang masuk ke tubuh anak-anak adalah tanggung jawab negara,” kata seorang ahli gizi.
Lalu, apa solusinya? Pertama, pemerintah harus memperketat standar pengadaan. Tidak boleh ada lagi bahan impor yang meragukan kehalalannya, apalagi yang rentan dicampur produk haram. Kedua, sertifikasi halal wajib jadi syarat mutlak. Tidak cukup dengan klaim, tapi harus ada label resmi dari lembaga berwenang. Ketiga, pengawasan harus dilakukan berlapis: mulai dari dapur penyedia, distribusi, hingga sekolah.
Selain itu, transparansi harus jadi kunci. Orang tua berhak tahu apa yang dimakan anaknya. Publik harus bisa mengakses informasi soal kontraktor penyedia, komposisi bahan, sampai hasil uji keamanan pangan. Tanpa keterbukaan, kecurigaan akan terus menghantui.
Program makan gratis bukan program kecil. Ini menyangkut jutaan anak, masa depan bangsa, dan juga soal kepercayaan umat. Jika dikelola asal-asalan, bukan hanya perut anak-anak yang dikorbankan, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Makanan itu sederhana. Ia bisa jadi sumber energi, bisa juga jadi sumber masalah. Dalam konteks MBG, makanan gratis jangan sampai berubah jadi makanan beracun, baik secara fisik maupun psikologis. Orang tua seharusnya merasa tenang melepas anaknya sekolah, bukan dihantui rasa waswas soal apa yang mereka makan di jam istirahat.
Negara wajib memastikan hal ini. Kalau tidak, program mulia yang diniatkan untuk memperbaiki gizi anak bisa berakhir jadi program gagal yang hanya menambah daftar panjang krisis kepercayaan publik.
Karena pada akhirnya, anak-anak kita butuh nutrisi, bukan narasi.[Irw]
0 Komentar