ISLAM WUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh Yanti Hafidzah

(Kontributor Vivisualiterasi Media) 

Vivisualiterasi.com-Kemiskinan bukanlah akibat dari kemalasan atau kegagalan individu dalam bekerja, melainkan karena dimiskinkan oleh sistem yang ada. Dalam banyak kasus, kemiskinan merupakan hasil dari sistem yang memang dirancang untuk menciptakan ketimpangan. Sistem yang digunakan saat ini adalah kapitalisme.

Kapitalisme: Sistem yang Memiskinkan

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menempatkan pemilik modal (kapital) sebagai pengendali utama alat produksi, dengan tujuan utama meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ini berbasis pada persaingan pasar bebas, di mana harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.

Sistem ini menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk bebas melakukan apa pun tanpa mengindahkan aturan Tuhan. Tujuannya bukan kesejahteraan umat manusia, melainkan akumulasi keuntungan semata. Akibatnya, ketimpangan ekonomi makin melebar, melahirkan kelas-kelas sosial—termasuk kelas termiskin yang kian terpinggirkan.

Dalam sistem kapitalisme, yang menang adalah mereka yang memiliki modal besar, mampu memproduksi lebih murah, menguasai pasar, dan menyingkirkan pesaing yang lemah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim angka kemiskinan turun. Namun pada kenyataannya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di banyak sektor. BPS juga menetapkan garis kemiskinan nasional per Maret 2025 sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp20.305 per hari (CNN Indonesia, 25/7/2025).

Kemiskinan ekstrem memang disebut menurun, namun standar garis kemiskinannya pun sangat rendah. Indonesia masih menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) 2017, yaitu USD 2,15 per hari (sekitar Rp20.000), sebagai acuan kemiskinan ekstrem. Ini merupakan manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu. Kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi daripada realitas penderitaan rakyat.

Kapitalisme Menjanjikan Kebebasan, Untuk Siapa?

Kapitalisme sering dijual dengan narasi kebebasan ekonomi: siapapun bisa menjadi kaya dan sukses. Tapi dalam kenyataannya, permainan ini tidak dimulai dari titik start yang sama.

Sebagian orang memulai dengan modal besar, akses informasi dan teknologi, serta jaringan kekuasaan. Sementara yang lain memulai dari titik nol—tanpa koneksi, tanpa pendidikan yang layak, bahkan tanpa jaminan kebutuhan dasar. Akibatnya, persaingan bebas menjadi sangat timpang. Yang kaya semakin kaya karena bisa menguasai aset, sedangkan yang miskin makin terpuruk dalam lingkaran utang dan keterbatasan.

Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisi sempitnya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri—yang menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Kekayaan menumpuk di tangan segelintir elit, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak makin mahal dan sulit dijangkau.

Alih-alih menyejahterakan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun hanya tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah. Kapitalisme membiarkan kemiskinan sebagai “konsekuensi wajar” dari kompetisi. Mereka yang kalah dianggap kurang berusaha, padahal sistemnya memang tidak adil.

Orang miskin di negara berkembang, misalnya, sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, karena sistem tidak berpihak kepada mereka, hasilnya tetap nihil. Pendidikan mahal, upah rendah, dan minimnya jaminan sosial menjadi penghalang utama menuju kesejahteraan.

Beberapa negara kapitalis memang menyediakan program jaminan sosial, bantuan langsung tunai (BLT), hingga pembagian sembako. Tapi semua itu tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Solusi Islam terhadap Kemiskinan

Islam memiliki solusi mendasar dan menyeluruh terhadap persoalan kemiskinan. Dalam sistem Khilafah, negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat—seperti pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—secara gratis dan merata.

Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata:“Andai seekor keledai mati di Irak karena kelaparan, aku khawatir Allah akan menuntutku karena tidak menjaganya.”

Negara dalam sistem Islam wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki, mencegah penimbunan kekayaan, serta memastikan agar harta tidak hanya beredar di kalangan elite.

Sebagaimana firman Allah Swt:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”(QS. Al-Hasyr: 7)

Islam juga melarang praktik riba yang menjerat kaum miskin dalam utang berbunga yang tak kunjung lunas.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam sistem Khilafah, negara mengelola langsung sumber daya alam strategis seperti air, listrik, dan tanah—yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat. Aset vital tersebut tidak boleh dimiliki individu atau korporasi, apalagi dijadikan komoditas bisnis.

Islam tidak mengukur kemiskinan dengan standar angka PPP dari lembaga internasional. Sebaliknya, Islam mengukur kemiskinan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak. Inilah ukuran yang adil dan manusiawi.

Penutup

Kemiskinan yang terus berlangsung hari ini bukanlah takdir, melainkan buah dari sistem kapitalisme yang rusak dan menindas. Selama sistem ini masih menjadi panglima, selama itu pula ketimpangan akan terus terjadi.

Hanya dengan kembali kepada Islam sebagai sistem kehidupan yang kaffah, dan menerapkannya dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah, kesejahteraan hakiki dan keadilan sosial dapat benar-benar terwujud. Wallahu a’lam bish-shawab.[AR]