Oleh Dewi Tisnawati, S. Sos. I
(Pemerhati Sosial)
Peneliti Core Indonesia, Dwi Andreas mengatakan saat ini harga-harga komoditas tersebut telah melewati batas harga psikologis. Harga cabai di tingkat konsumen telah tembus Rp 100.000 per kilogram. Harga minyak goreng curah sudah lebih dari Rp 18.000 per kilogram dan harga telur yang mencapai Rp 30.000 per kilogram.
"Kenaikan ini sudah melewati batas psikologis tapi ini tidak perlu dikhawatirkan," kata Andreas dalam Refleksi Ekonomi Akhir Tahun 2021, Liputan6.com, Rabu (29/12).
Setiap kenaikan harga di tengah kondisi ekonomi sulit akan berdampak menurunnya kesejahteraan bagi masyarakat. Apalagi saat kondisi Kesehatan di masa pandemic maka akan semakin memperburuk kondisi mereka. Pasalnya untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari saja sudah sangat sulit.
Faktanya pemerintah tidak mampu mengantisipasi kenaikan harga yang terus meningkat, padahal kondisi ini terus berulang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesungguhan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan menghilangkan kesulitan mereka. Sebab, negara saat ini mengadopsi sistem kapitalisme yang melahirkan ekonomi kapitalisme.
Dalam sistem kapitalisme, dunia bisa mengalami krisis ekonomi karena hilangnya keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Kejadian ini bisa saja muncul karena tingkat produksi yang melebihi batas, atau terlampau minim, atau bisa saja muncul karena tingkat konsumsi yang melampaui batas atau terlalu minim.
Sebenarnya negara sudah lengkap dengan Departemen yang mengurusi urusan kehidupan rakyat misal Departemen Pertanian, Perdagangan, Kelautan, SDA dan lainnya sesuai yang negara butuhkan demi kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini tidak dijalankan sesuai peruntukannya sebab semua berjalan sesuai asas manfaat sebagaimana tujuan utama kapitalis.
Kondisi yang seperti ini seolah dipelihara dalam sistem kapitalisme. Peran negara jadi mandul. Negara berperan sebagai fasilitator sarana prasarana bagi para oligarki dan regulator penyalur bagi usaha oligarki. Mereka tidak menjalankan fungsinya untuk mengurusi kepentingan rakyat.
Di sektor pertanian pangan akibat paradigma kapitalis neoliberal, fungsi negara pun lemah dalam mengaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak mandiri untuk mengelola mengurus negaranya sendiri.
Dalam Islam, Negara mengatur, mengelola, mengurusi urusan dalam negeri tanpa intervensi asing. Kaidah perdagangan dalam Islam mampu mengatur peredaran barang, menstabilitaskan harga pasar, dan memperbaiki kondisi pasar.
Tidak ada unsur penipuan. Kepala negara mengutus polisi pasar untuk mengecek kondisi perdagangan di pasar. Bahkan kepala negara terjun langsung ke pasar sehingga cepat teratasi bila ada pelanggaran. Tidak ada juga monopoli karena semua manusia terikat dengan aturan Allah sebagai insan yang bertakwa untuk membentengi perbuatan manusia.
Kesungguhan kepala negara dalam menetapkan kebijakan sesuai ketetapan syara’ bersifat komprehensif sehingga mampu melenyapkan segala kerusakan dan mengatur perdagangan.
Islam menetapkan untuk kepengurusan kebijakan penetapan harga urusan dalam negeri sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang artinya:
”Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)
Semua hal itu, akan terlaksana ketika negara menerapkan sistem Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, dibutuhkan perjuangan keras untuk menerapkannya, agar kenaikan harga yang terus berulang tidak terjadi yang menambah rumitnya kehidupan rakyat. Wallahua'lam bish-shawab.[NFY]
0 Komentar