 |
| Repost Berita |
Vivisualiterasi.com-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons pernyataan Anggota DPR Dedi Mulyadi perihal penghentian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. Sebelumnya, pelonggaran itu dilakukan karena PSBB dinilai sudah tidak efektif dalam menekan interaksi dan pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19).
"Tidak betul kalau ada yang berpendapat PSBB tidak efektif," kata Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Bandung, Selasa (12/5).
Emil, panggilan akrab Ridwan mengungkapkan data kasus terkonfirmasi positif covid-19 cenderung melandai sejak diberlakukannya PSBB.
"Ada (data harian) rata-rata pasien turun dari setengahnya. Dari awal April sampai pertengahan itu, rata-rata 40 kasus per hari. Kemudian dari pertengahan ke akhir April turun ke 28 kasus per hari. Lalu, dari 1-12 Mei turun 21 kasus per hari," paparnya.
Menurut Emil, penurunan angka rata-rata harian kasus Covid-19 di Jabar adalah bukti bahwa PSBB efektif dalam menekan penularan kasus positif corona.
"Jadi dari cerita ini menunjukkan PSBB berhasil," ucapnya.
Meski demikian, mantan wali kota Bandung ini mengakui adanya ketidakdisiplinan masyarakat. Terutama aktivitas masyarakat pada sore hari.
"Hanya kedisiplinan harus diketatkan terutama di sore hari," tuturnya.
Pemberlakuan PSBB di Jabar dimulai dari zona merah penyebaran kasus. Wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) menjadi zona pertama pemberlakuan PSBB pada 15 April. Diikuti zona Bandung raya pada 22 April.
Setelah itu, PSBB di Jabar dilanjutkan dengan pembatasan sosial tingkat provinsi mulai 6-19 Mei.
Sebelumnya, Anggota DPR Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan PSBB di sejumlah daerah dihentikan karena sudah tidak efektif dalam menekan interaksi dan pergerakan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Kondisi sekarang sudah tidak efektif. Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya dalam sambungan telepon dari Karawang seperti dilansir dari Antara, Minggu (10/5).
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan agar tes swab dilakukan di tingkat RW.(hyg/sfr)
Sumber: cnnindonesia.com
0 Komentar