 |
| Sumber foto: Puspita Satyawati (Reporter) |
Vivisualiterasi.com-"Setelah menyadari kerusakan di semua lini akibat berhukum selain hukum Allah, mari membuat langkah baru, bangkit dan bangkitkan umat. Kita tahu bahwa solusi teknis dan strategis sudah dijawab oleh Islam. Dengan Islam kaffah, hidup menjadi indah dan berkah!"
Demikian kalimat penutup (closing statement) dari Ibu Meti Astuti, S.E.I., M.Ek., narasumber pertama Bincang Hangat Tokoh Muslimah DIY bertajuk "Indonesia Berkah dengan Syariah Kaffah."
Gelaran ini dihadiri lebih dari seratus peserta yang memadati ruang pertemuan sebuah hotel di sudut kota Yogyakarta, Ahad (5/1/2020).
Dalam paparannya, Meti menyoroti pengelolaan negara terhadap layanan publik yang berparadigma bisnis. Menurut Meti, semua layanan publik seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, air, pangan dan listrik, dikelola berbasis manajemen perusahaan.
"Inilah negara model korporatokrasi. Yang menjadikan aspek layanan publik sebagai bisnis. Negara dikelola seperti manajemen perusahaan," ujar Meti.
Meti pun menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyusun undang-undang/aturan yang membolehkan swasta berbisnis layanan publik. Jadilah layanan publik dijual kepada rakyat dengan pertimbangan untung rugi. Akibatnya, hanya yang mampu yang bisa membeli. Tak ada jaminan pemerataan kebutuhan publik. Justru yang terjadi adalah kesenjangan sosial.
Meti menegaskan, inilah buah penerapan sistem kapitalisme. Ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Negara mencukupkan diri menjadi regulator, bukan sekaligus operator. Sumber daya alam diserahkan pengelolaannya pada swasta dan asing. Sementara pajak dijadikan sebagai pemasukan dana terbesar.
"Bagaimana negara mampu menyejahterakan rakyat jika tak memiliki cukup dana. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri memenuhi kebutuhan pokoknya. Baik individu maupun komunal," ungkap Meti.
Adapun narasumber kedua, Ibu Siti Muslikhati, SIP., M.Si., mengkritisi adanya upaya menghalangi tegaknya syariah kaffah di negeri ini. Fitnah terhadap ajaran dan umat Islam hingga kini terus diarahkan. Isu radikalisme, intoleran, pemecah-belah bangsa, dst, adalah narasi yang terus didengungkan dan dianggap sebagai masalah utama oleh rezim.
Siti menjelaskan bahwa hakikatnya, radikalisme hanyalah propaganda untuk menghalangi tegaknya Islam kaffah, membungkam pejuangnya, sekaligus menjadi topeng penutup bopeng kebobrokan rezim.
"Padahal radikalisme bukanlah masalah utama negeri ini. Biang kerok masalah bangsa ialah penerapan sistem sekular demokrasi kapitalis. Yang berakibat negara salah urus. Terjadi kesalahan penguasa dalam mengelola negara," tegas Siti.
Siti mengingatkan bahwa carut-marutnya kehidupan berbangsa saat ini menjadi bukti akibat tidak diterapkannya syariat Allah. "Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah limpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah sehingga Allah beri siksa disebabkan perbuatan mereka," ungkap Siti sambil menyitir Alquran Surat Al A'raf ayat 96.
Siti lantas menjelaskan tentang gambaran kesempurnaan syariah Islam kaffah. Pun bagaimana peran ideal negara sebagai penanggungjawab langsung pengaturan kebutuhan rakyat/umat. Seluruh layanan publik baik di dalam dan luar negeri diurus dengan paradigma ri'ayah (pelayan rakyat). Negara bukanlah pedagang.
Di akhir pemaparan, Siti berpesan kepada hadirin bahwa penerapan syariah kaffah membutuhkan kontribusi individu, masyarakat dan negara. Sehingga dakwah harus mengarah pada semua kalangan. Dan agenda perjuangan tak mungkin mampu berjalan sendiri-sendiri. Mesti dijalankan secara berjamaah seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah Saw.(pus/jog)
0 Komentar