Subscribe Us

PAJAK TERUS MENCEKIK RAKYAT


Oleh: Mulyaningsih
(Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)


Vivisualiterasi.com - Belum stabil kondisi perekonomian di negeri ini, kini pemerintah berencana membuka lebar keran pemasukan negara lewat pajak. Negara menyasar berbagai aktivitas ekonomi masyarakat untuk dikenai pajak, seperti jasa pangkas rambut, salon kecantikan, tukang pijat, hingga warung makan. Aktivitas ekonomi yang selama ini banyak berlangsung secara tunai dan belum tercatat dalam administrasi formal dinilai menyimpan potensi penerimaan negara yang besar.

Isu ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa sekitar 30-40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat dalam produk domestik bruto (PDB). Beliau memperkirakan nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat tersebut mencapai sekitar sepuluh ribu triliun rupiah. (Bisnis.com, 3/11/2026)

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal 500 juta rupiah setahun, termasuk tukang cukur dan tukang pijat, tidak dikenakan PPh. Sementara itu, pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan dengan omzet hingga 4,8 miliar rupiah dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5%. (detik.com, 4/11/2026)

Walaupun ada klarifikasi terkait dengan pajak, hal ini menjadi sebuah catatan khusus bagi kita. Dengan adanya pencatatan yang berkaitan dengan kegiatan informal dari masyarakat, seolah seluruh aktivitasnya diawasi dan diketahui. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama.

Menilik bahwa semua akan kena pajak, menjadi sesuatu yang sangat wajar dilakukan. Bahkan sampai usaha kecil saja pasti akan dilirik. Karena memang negeri ini selalu mengandalkan penerimaan dari lini pajak saja. Sementara sumber daya alam yang luar biasa tak bisa masuk kas negara dalam jumlah utuh dan banyak. Justru itu masuk pada kantong individu saja. Nah, inilah wajah demokrasi kapitalis yang mampu memberikan hak pengelolaan penuh kepada siapa pun yang mempunyai cuan banyak. Dalam kapitalisme, keuntungan menjadi sesuatu yang harus dicari dan diperjuangkan. Sementara untuk periayahan terhadap rakyat menjadi sesuatu yang abstrak, hanya dilandasi oleh tujuan bisnis semata. Jika itu menguntungkan dan mendatangkan cuan, maka akan dilakukan. Itulah watak sesungguhnya kapitalis. Sehingga wajar juga para pedagang kecil harus kena pajak. Sementara para konglomerat berdasi justru bisa lepas dari impitan pajak. Mereka justru lolos begitu saja tanpa ada sesuatu yang harus dibayar.

Tentu akan berbeda ketika Islam hadir dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dengan aturan lengkapnya, Islam mampu mengatur kehidupan manusia menjadi baik dan sesuai dengan porsinya. Sebagaimana akidah juga menjadi dasar bagi setiap individu muslim melakukan sesuatu, termasuk juga pada pemerintah. Pemimpin negara sendiri akan dengan kesadaran penuh menjalankan amanah dengan baik dan benar, serta sesuai dengan tuntunan syarak. Termasuk dalam hal menentukan roda pemerintahan dan dari sisi ekonomi, tentunya harus sesuai dengan Islam. Jika tidak, maka kehidupan berjalan tidak sesuai dengan aturan yang Allah buat. Ini menjadi satu persoalan tersendiri bagi kaum muslim.

Negara, dalam hal ini pemerintah, akan meriayah dengan sepenuh hati kepada seluruh masyarakat yang ia pimpin. Akan memastikan pemenuhan kebutuhan asasiahnya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, inilah bedanya Islam dan kapitalisme.

Kemudian negara tidak asal saja dalam menentukan pajak terhadap masyarakat. Memang dalam Islam, pajak ada sebagai alternatif terakhir ketika kas negara Islam habis dan benar-benar tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan pemasukan negara. Namun, pajak tidak diambil kepada seluruh masyarakat. Hanya orang kaya saja yang dipunguti pajak, nonmuslim pun tidak ditarik. Dan penarikannya tidak asal saja, melainkan sesuai dengan keperluan kas negara saja (baca: baitulmal). Jika sudah terpenuhi, maka tidak ditarik pajak lagi. Karena dalam Islam sektor penerimaan kas negara ada 13 pos, jadi akan sangat mudah negara mendapatkan pendapatan.

Dalam Islam, konsep kepemilikan ada 3 dan dari sinilah akan memberikan gambaran jelas pada kita. Ada kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam ini menjadi salah satu kepemilikan umum. Artinya, tidak boleh ada yang memiliki atau mempunyai dengan atas nama satu orang. Ini menjadi milik seluruh kaum muslim dan negara yang akan mengelola SDA tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada seluruh masyarakat. Haram SDA dengan kepemilikan umum ini dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, dengan begini tentu akan jelas dan mampu memberikan ketegasan kepada semuanya. Yang termasuk SDA milik umum yaitu hutan, migas, barang tambang, dan lainnya.

Dapat kita lihat dengan jelas, ketika pajak menyentuh usaha kecil, ini merupakan sebuah sinyal bahwa pengelolaan sumber daya alam ini masih belum bisa dinikmati semuanya. Termasuk pula negara belum mampu mendapatkan pendapatan selain dari pajak, makanya sampai usaha kecil diuber-uber untuk diambil pajaknya.

Islam hadir dengan seperangkat aturannya untuk mengatasi seluruh persoalan kehidupan manusia. Dengan diterapkan Islam, maka insyaallah kesejahteraan akan tercapai dengan sempurna. Dan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dikejar-kejar pajak. Wallahu a'lam.[]

Posting Komentar

0 Komentar