Subscribe Us

HUTAN BUKAN MILIK OLIGARKI!


Oleh: Nazli M. Agustina Nst., S.Pd.I. 
(Aktivis Muslimah)


Vivisualiterasi.com - "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Kalimat ini bukan sekadar tulisan pada selembar spanduk. Ia merupakan suara kegelisahan masyarakat terhadap pengelolaan hutan yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Ketika hutan rusak, kebakaran meluas, dan bencana mengancam kehidupan, muncul pertanyaan mendasar: siapa sesungguhnya yang menikmati kekayaan alam negeri ini, dan siapa yang harus menanggung akibat kerusakannya?

Pertanyaan itu mengemuka dalam aksi mahasiswa pada Rabu, 28 Oktober 2026, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Di hadapan barikade aparat, mahasiswa membentangkan spanduk besar yang menegaskan bahwa hutan bukan milik oligarki. Mereka juga menyuarakan tuntutan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan lagi semata-mata perkara api dan asap. Ada persoalan lebih mendasar yang sedang dipersoalkan masyarakat, yakni ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan keberpihakan kebijakan negara dalam mengelola kekayaan hutan.

Aksi yang diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil tersebut menjadi bagian dari gerakan menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Selain persoalan karhutla dan tata kelola lahan, mereka menyoroti penggunaan anggaran negara, mahalnya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta kebebasan sipil. Namun, pesan tentang hutan menjadi salah satu sorotan kuat dalam aksi tersebut. (IDN Times, 28/10/2026; RMOL, 28/10/2026).

Hutan Bukan Sekadar Komoditas

Spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" dibentangkan mahasiswa di depan Gedung UOB, Jakarta, saat aksi demonstrasi pada Rabu (28/10/2026). Massa yang tertahan barikade aparat tetap menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kerusakan hutan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya dipandang sebagai masalah pemadaman api, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang menguasai lahan, bagaimana lahan dikelola, serta siapa yang harus bertanggung jawab ketika kerusakan terjadi.

Aspirasi tersebut patut diperhatikan. Sebab, hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Ia bukan hanya sumber kayu atau lahan yang dapat menghasilkan keuntungan, melainkan juga penyangga ekosistem, pengatur tata air, penyimpan karbon, dan ruang hidup berbagai makhluk. Kerusakannya dapat membawa dampak luas, mulai dari kebakaran, kabut asap, banjir, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Kekayaan Alam Dikuasai Segelintir Pihak, Rakyat Menanggung Bencana

Hutan Indonesia menyimpan kekayaan yang sangat besar. Sayangnya, kekayaan tersebut tidak selalu dikelola dengan orientasi kepentingan seluruh rakyat. Penguasaan lahan dalam skala luas oleh kelompok pemilik modal dan kepentingan politik menjadi persoalan serius ketika akses terhadap sumber daya alam terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara masyarakat luas justru menghadapi dampak kerusakan lingkungan.

Dalam situasi seperti ini, ketimpangan menjadi semakin nyata. Pihak yang memperoleh keuntungan dari konsesi dan pemanfaatan lahan dapat menikmati hasil ekonomi, sedangkan masyarakat di sekitar kawasan hutan harus berhadapan dengan ancaman kebakaran, asap, banjir, kerusakan lahan, serta hilangnya sumber penghidupan.

Ketika karhutla meluas, rakyat harus menghirup udara tercemar dan menghadapi gangguan kesehatan. Ketika hutan dan daerah resapan air rusak, masyarakat di wilayah hilir berisiko mengalami banjir dan banjir bandang. Mereka yang kehilangan rumah, lahan pertanian, atau mata pencaharian harus berjuang memulihkan kehidupan. Sementara itu, keuntungan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tidak otomatis dinikmati oleh masyarakat yang menanggung dampaknya.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam paradigma ini, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas yang dapat dikuasai, diperdagangkan, dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan. Hutan pun berpotensi diperlakukan sebagai aset ekonomi, bukan amanah yang harus dijaga demi kepentingan bersama.

Kapitalisme memberikan ruang besar bagi mekanisme pasar dan kepemilikan pribadi dalam aktivitas ekonomi. Ketika penguasaan sumber daya alam diserahkan kepada kepentingan modal, kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik. Kelompok yang memiliki modal besar berpeluang memengaruhi arah kebijakan, memperoleh akses terhadap lahan, dan mempertahankan kepentingannya.

Di sinilah persoalan oligarki menjadi penting. Oligarki bukan sekadar soal orang-orang kaya yang memiliki banyak aset, melainkan pemusatan kekuasaan dan pengaruh pada segelintir kelompok. Ketika kekuatan ekonomi dan politik saling menopang, kebijakan pengelolaan sumber daya alam rentan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada melayani kepentingan masyarakat.

Akibatnya, negara berisiko hanya menjadi regulator yang memfasilitasi aktivitas ekonomi, bukan pengurus yang memastikan kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Izin dan konsesi dapat menjadi instrumen ekonomi, tetapi perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat justru tidak memperoleh perhatian yang sebanding.

Tentu, tidak setiap pemanfaatan hutan otomatis merupakan perusakan. Persoalannya adalah ketika eksploitasi dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, ketika pengawasan lemah, dan ketika kepentingan keuntungan mengalahkan keselamatan masyarakat. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, misalnya, harus ditindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukannya.

Karena itu, tuntutan mahasiswa agar korporasi yang bertanggung jawab diadili dan tata kelola lahan dibenahi menyentuh persoalan yang mendasar. Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Akar persoalan penguasaan, pemanfaatan, dan pengawasan hutan juga harus diselesaikan.

Hutan Milik Umum, Negara Wajib Mengurus

Islam memiliki aturan yang khas dalam mengelola kepemilikan dan sumber daya alam. Harta tidak dibiarkan dikuasai secara bebas tanpa batas. Syariat mengatur kepemilikan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Pembagian ini menjadi landasan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya atau terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (H.R. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi salah satu landasan konsep kepemilikan umum dalam Islam. Sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama dan memiliki manfaat luas bagi masyarakat tidak boleh dimonopoli individu. Hutan yang memenuhi karakteristik sumber daya bersama dan memiliki manfaat umum termasuk dalam pembahasan kepemilikan umum.

Dengan demikian, hutan bukan milik oligarki. Individu maupun korporasi tidak boleh menguasai kepemilikan umum untuk kepentingan pribadi. Bahkan negara pun tidak boleh mengubah status kepemilikan umum menjadi milik negara yang dapat diperlakukan seperti aset pribadi. Negara berwenang mengelola dan mengatur pemanfaatannya, tetapi hasil pengelolaan itu harus dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.

Inilah perbedaan mendasar politik ekonomi Islam dengan kapitalisme. Islam tidak membiarkan kekayaan umum menjadi sumber akumulasi keuntungan segelintir pihak. Negara bertanggung jawab mengelolanya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Pengelolaan tersebut harus memperhatikan kebutuhan rakyat, keberlanjutan sumber daya, dan pencegahan kerusakan.

Selain mengatur kepemilikan, Islam juga mewajibkan manusia menjaga alam dan melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (Q.S. Al-A'raf: 56).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa alam bukan objek yang boleh dieksploitasi tanpa pertanggungjawaban. Pembakaran hutan, perusakan ekosistem, dan aktivitas yang membahayakan kehidupan masyarakat merupakan perbuatan yang harus dicegah dan ditindak. Manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya demi keuntungan sesaat.

Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab besar. Rasulullah saw. bersabda:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan fungsi pemimpin sebagai ra'in, yakni pengurus urusan rakyat. Negara juga berfungsi sebagai junnah atau perisai yang melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan kekayaan umum dikuasai segelintir pihak, apalagi membiarkan rakyat menanggung bencana akibat pengelolaan sumber daya alam yang merusak.

Negara wajib mengatur pemanfaatan hutan, menjaga kawasan lindung, melakukan pengawasan secara menyeluruh, serta mencegah pembukaan lahan yang merusak lingkungan. Jika terjadi kebakaran, negara harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk memadamkan api, melindungi masyarakat, dan memulihkan kawasan terdampak. Pelaku yang terbukti melakukan pembakaran atau perusakan harus dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariat.

Lebih dari itu, negara harus memastikan manfaat hutan dan kekayaan alam lainnya kembali kepada rakyat. Hasil pengelolaan kepemilikan umum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik. Dengan demikian, kekayaan alam tidak menjadi alat memperkaya segelintir orang, melainkan sumber kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, persoalan hutan bukan hanya persoalan siapa yang memegang izin atau siapa yang menguasai konsesi. Ini adalah persoalan paradigma dalam memandang kepemilikan dan tanggung jawab mengelola alam. Selama hutan diperlakukan sebagai komoditas untuk mengejar keuntungan, ketimpangan penguasaan dan kerusakan lingkungan akan terus menjadi ancaman.

Islam menawarkan pengaturan yang berbeda: kepemilikan umum dijaga, pengelolaannya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, dan negara bertanggung jawab melindungi alam serta seluruh masyarakat.

Maka, seruan "Hutan Bukan Milik Oligarki!" seharusnya tidak berhenti sebagai slogan demonstrasi. Ia perlu menjadi pengingat bahwa kekayaan alam adalah amanah yang harus dikelola secara adil, bukan dikuasai demi kepentingan segelintir pihak.[]

Posting Komentar

0 Komentar