Oleh : Kurnia Ramadhani
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi masalah yang terus berulang di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak hutan, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara, gangguan kesehatan, terganggunya kegiatan pendidikan, hingga kerugian ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla bukanlah persoalan yang bisa dianggap remeh, sebab dampaknya berkaitan langsung dengan keselamatan dan kehidupan rakyat.
Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi persoalan yang serius. Asap dari kebakaran mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu pernapasan, memicu ISPA, serta menyebabkan iritasi pada mata. Dalam pemberitaan Kompas.id pada 30 Oktober 2026, polusi udara disebut berkaitan dengan ribuan kematian pada September 2026, dengan karhutla menjadi salah satu penyumbang terbesar. Ini menunjukkan bahwa pencemaran udara akibat kebakaran tidak sekadar mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. (Kompas.id, 30/10/2026)
Selain berdampak pada kesehatan, karhutla juga memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kegiatan perdagangan, pertanian, dan berbagai usaha lainnya dapat terhambat akibat kebakaran maupun paparan asap. Berdasarkan kajian Center for Economic and Law Studies (CELIOS), potensi kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla selama Januari-Agustus 2026 diperkirakan mencapai risiko Rp123,1 triliun. Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan perkiraan dari skenario perhitungan dampak ekonomi dan kesehatan, bukan jumlah kerugian akhir yang telah ditetapkan pemerintah. (Bisnis.com, 2/9/2026)
Karhutla yang terus terjadi menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah. Pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah meluas atau memberikan bantuan setelah masyarakat menjadi korban. Pengawasan terhadap pengelolaan lahan, perlindungan hutan, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran, serta pemulihan lingkungan perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Masyarakat pun berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan ketika kualitas udara semakin memburuk.
Jika dilihat lebih jauh, persoalan karhutla tidak terlepas dari cara pandang yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sistem kapitalisme, yaitu sistem yang menempatkan kepemilikan modal dan kebebasan individu atau perusahaan dalam kegiatan ekonomi sebagai hal utama. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi banyak diarahkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sumber daya alam, seperti hutan dan lahan, dapat dipandang sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai jual dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya alam sering kali lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada kepentingan masyarakat luas.
Lalu, mengapa sistem kapitalisme dapat memengaruhi kebijakan negara? Sebab, ketika keuntungan dan modal menjadi landasan utama dalam kegiatan ekonomi, pihak yang memiliki kekuatan modal juga mempunyai pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian. Perusahaan besar dan para pemilik modal memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Kondisi ini dapat membuat negara memiliki kepentingan untuk menjaga iklim investasi dan melindungi kegiatan usaha mereka. Dalam keadaan tertentu, kepentingan pemilik modal bisa lebih diprioritaskan dibandingkan kepentingan masyarakat yang terdampak aktivitas usaha tersebut.
Di sinilah persoalannya. Ketika pengelolaan hutan lebih banyak diarahkan untuk kepentingan investasi dan keuntungan bisnis, aspek kelestarian lingkungan serta keselamatan rakyat berisiko dikesampingkan. Misalnya, pembukaan lahan secara besar-besaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai pengawasan dan tanggung jawab yang serius. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat sekitar harus menghadapi asap, gangguan kesehatan, bahkan kehilangan mata pencaharian. Sementara itu, persoalan mengenai tanggung jawab perusahaan dan kerusakan lingkungan membutuhkan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara mengatur dan mengelola sumber daya alam serta kepada siapa kebijakan tersebut berpihak.
Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan dan melindungi kehidupan manusia merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." Ayat tersebut mengingatkan manusia agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak bumi. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dan lahan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata.
Dalam Islam, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya (H.R. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan karhutla, pengawasan yang ketat, penegakan hukum secara adil, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Penyelesaian masalah karhutla juga perlu dikaitkan dengan penerapan Islam secara kafah, yaitu menjadikan Islam sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif politik Islam, tegaknya Khilafah dipandang sebagai salah satu upaya untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Negara berkewajiban mengurus rakyat berdasarkan hukum syarak, menjaga amanah kepemimpinan, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya sebatas memadamkan api, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan, pengawasan pemanfaatan lahan, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Karhutla yang terus berulang tidak seharusnya dipandang sebagai bencana musiman yang hanya perlu ditangani ketika kebakaran terjadi. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola hutan dan lahan, sekaligus perubahan cara pandang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Penerapan Islam secara kafah dan tegaknya Khilafah, dalam perspektif tersebut, menjadi seruan untuk mewujudkan tata kelola yang berlandaskan syariat, amanah, dan kemaslahatan rakyat. Keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung penderitaan akibat kerusakan alam.[]


0 Komentar