Subscribe Us

KARHUTLA PAPUA MASIH MEMBARA, DI MANA NEGARA?


Oleh: Sinta Lestari
(Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah)


Vivisualiterasi.com - Karhutla bukan lagi cerita tentang satu pulau. Namun, kini sudah menjadi cerita dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari ujung barat, Aceh terbakar karena pembukaan lahan. Kemudian ada Riau, Jambi, dan Kalimantan. Seluruhnya sesak karena asap gambut yang tak kunjung padam. Dan di ujung timur Indonesia, ada Papua yang paling besar terdampak karhutla di tanah air tercinta.

Membahas Papua, tentunya bukan hanya mengingat tentang tambang emas yang terus dikeruk, bukan pula hanya tentang iklim tropisnya. Lebih dari itu, Papua merupakan tanah leluhur juga paru-paru dunia. Namun, sayangnya pemerintah sibuk mengeruk hasil tambangnya dibanding menjaga hutannya. Hingga saat ini Papua masih belum jelas penanganan bencananya. Bahkan belum dinyatakan status bencana nasional. Padahal tiap hari korban berjatuhan, ekonomi lumpuh, hutan menjadi arang, hewan menjadi korban, bahkan langit menghitam oleh asap tebal yang membawa sinyal duka bahkan ke Singapura dan terlihat oleh mata dunia. Lalu, di mana peran negara?

Karhutla Bukan Sekadar Data

Kabar terbaru, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat hingga 66 persen. (Kompas.com, 6/11/2026)

BNPB mencatat keseluruhan lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik hotspot (titik panas) dengan total 2.645 hektare lahan yang sedang dalam penanganan.

BMKG juga mencatat, Papua Selatan masih menjadi daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia, yaitu 903 titik. Bahkan dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik kemudian pada 30 Oktober 490 titik hotspot. (Kompas.com, 06/11/2026)

Disusul sebagian besar wilayah di Merauke berada di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangat. Hampir separuh titik api yang belum padam di klaster tersebut. Selain itu, wilayah Okoba turut menjadi perhatian BNPB setelah dilakukan pemantauan selama tiga hari yang menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi dari area konsesi pada salah satu perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit. (Kompas.com, 06/11/2026)

Selain itu, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. (MetroTv, 04/11/2026)

Karhutla bukan sekadar data. Namun, karhutla adalah pola yang terus berulang tanpa mitigasi dan keseriusan untuk memadamkannya.

Karhutla Papua Membongkar Wajah Sistem

Seperti inilah potret buram sistem kapitalisme. Dari fakta yang terjadi, kerusakan yang Indonesia alami telah membongkar sisi gelap wajah sistem kapitalisme demokrasi. Sangat mudah kita katakan bahwa sistem ini begitu rakus menghalalkan segala cara demi sebuah keuntungan besar. Tidak hanya itu, sisi gelap para penguasa bisa kita lihat dari cara mereka yang abai terhadap hektaran lahan dan seolah membiarkan hutan yang terbakar. Hingga sulit sekali menetapkan sebagai bencana nasional. Padahal negara tetangga mulai menyoroti angin yang membawa asap ribuan mil ke negaranya. Namun, sekali lagi narasi konyol muncul bahwa "asap dan angin tidak memiliki identitas diri".

Seolah semua dibiarkan tanpa ada upaya yang cepat siaga untuk segera ditanggulangi dan memperbaiki lahan hutan yang terbakar dari tahun ke tahun. Justru bibit-bibit sawit bertebaran di atas tanah bekas kebakaran yang memicu dugaan adanya alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal.

Ada empat poin kegagalan sistem hari ini dalam memandang kasus karhutla di Papua:
Pertama, kapitalisme menganggap hutan sebagai komoditas yang bermain dalam izin konsesi sawit dan tambang yang jelas pula diobral atas nama investasi dan ketahanan energi.

Kedua, sejatinya hutan Papua dibakar bukan karena alam, tetapi karena kerakusan korporasi.

Ketiga, demokrasi hanya jadi stempel alat legitimasi, di sisi lain rakyat Papua tak pernah dilibatkan dalam kompromi atas tanahnya. Mereka dibiarkan memadamkan api sendiri.

Keempat, lagi-lagi yang jadi korban adalah rakyat. Rakyat bukan hanya menanggung kerugian ekologis, namun dampak yang lebih tragis yang mengancam kesehatan, nyawa, bahkan ruang hidup manusia dan satwa.

Di sisi lain, korporasi hidup memanen keuntungan. Ini adalah potret kehidupan yang sangat jauh dari keadilan. Bahkan rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka.

Dalam kasus kebakaran ini, rakyat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut seadanya.

Sementara pihak yang berwenang terus berdalih, kebakaran sulit dipadamkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan serta minimnya peralatan.

Sistem Kapitalisme Demokrasi Tidak Layak Diterapkan

Inilah potret kehidupan di bawah asuhan sistem kapitalisme demokrasi. Kemudaratan nyata menciptakan kerusakan struktural. Mulai dari kebakaran, korupsi bantuan, zalimnya sistem perpajakan, ketidakadilan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Tiap-tiap pejuang demokrasi mengaku "cinta NKRI", namun menghalalkan setiap kebijakan demi cuan, demi kepentingan segelintir orang, bukan untuk kemajuan negeri dan kesejahteraan sosial. Justru yang dikejar keuntungan atas nama pertumbuhan ekonomi.

Harta berputar hanya di segelintir orang. Bahkan menurut data Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia.

Data kesenjangan Indonesia menunjukkan 1% orang menguasai 50% aset nasional. Ini bukan sekadar angka, namun di balik angka tersebut ada tata kelola negara yang salah kaprah keluar dari nilai keadilan.

Bukan hanya itu, bahkan Dinkes Kabupaten Mimika, Papua, mencatat total yang terkena ISPA karhutla makin hari meningkat tajam. Tembus di angka 81.355 kasus periode Januari hingga 30 Oktober 2026.

Itulah tabiat sistem kapitalisme, segalanya bisa dijual, dan berlindung di balik legitimasi hukum dan kekuasaan. Seperti hutan yang boleh dikuasai korporasi dengan dalih konsesi. Pertambangan, emas, batu bara, mineral lainnya melalui jalur investasi baik asing maupun para oligarki.

Sistem Kepemimpinan Islam Solusi Kehidupan

Berbeda dengan sistem kapitalis sekuler. Pemimpin dalam Islam adalah sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Dalam Islam, haram hukumnya sumber daya alam dikuasai segelintir orang. Rasulullah saw. bersabda, "Manusia itu berserikat pada tiga hal: air, padang rumput, dan api." (H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

Termasuk hutan merupakan milkiyyah 'ammah (kepemilikan umum) yang harus dikelola negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Hutan bukan milik korporasi, tidak boleh diobral atas dasar konsesi. Siapa yang membakarnya berarti ia adalah perusak alam. Siapa yang melegalkan untuk dijual berarti ia khianat. Siapa yang diam atas kezaliman berarti ia berpihak dan menanggung dosa juga.

Dalam Islam, semua ada aturannya jelas, bahkan telah dicontohkan dalam kepemimpinan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyyah dari generasi ke generasi.

Oleh karenanya, urgensi mengembalikan sistem kepemimpinan Islam dengan dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat adalah wajib bagi kita semua. Ketiadaan Khilafah menjadi malapetaka bagi umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja.

Sejatinya umat Islam butuh kepemimpinan Islam yang diperjuangkan melalui sekelompok orang.

Allah Swt. berfirman:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٠٤

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran: 104)

Umat Islam harus membangun kembali kepemimpinan yang telah lama hilang dengan berjuang di atas partai ideologis yang mengemban ideologi Islam. Karena, hanya dengan metode yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw., kita akan kembali menjadi "Khairu Ummah", umat terbaik yang akan mewarisi kebaikan untuk seluruh alam, bukan dengan sistem kapitalisme demokrasi yang mewarisi kerusakan struktural. Wallahu a'lam bishawab.[]

Posting Komentar

0 Komentar