Oleh: Muthi Luthfiyana
(Kontributor Visualiterasi Media)
Vivisualiterasi.com - "Karhutla bukan sekadar bencana yang dibuat manusia, tetapi bencana yang diproduksi oleh kekuatan modal dan dilegitimasi oleh kebijakan negara." — WALHI
Yang Sesak Napas, Yang Membayar
Total biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026 berpotensi mencapai Rp39,29-123,1 triliun (Celios). Angka ini diperkirakan terus meningkat seiring meluasnya kebakaran yang belum kunjung teratasi.
Pemerintah kerap mengaitkan karhutla dengan anomali cuaca Super El-Nino dan kekeringan panjang. Memang, keduanya meningkatkan risiko kebakaran. Namun, faktor alam tidak cukup menjelaskan persoalan ketika aktivitas manusia dan ekspansi industri turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Data Gakkum Kementerian Kehutanan mencatat kenaikan karhutla sebesar 366% pada Januari-Juni 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2026, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan kebakaran terbesar, mencapai 38.310,86 hektare, disusul Papua Selatan sebesar 25.838,53 hektare.
Dampaknya bukan sekadar hilangnya tutupan hutan. Masyarakat harus menghirup udara tercemar, menghadapi ancaman kesehatan, kehilangan sumber penghidupan, dan menanggung kerugian ekonomi. Pada akhirnya, masyarakatlah yang membayar harga dari kerusakan lingkungan.
Trial by Fire, Burn by System
Karhutla bukan persoalan baru. Laporan Trial by Fire yang dirilis World Resources Institute (WRI) pada 2000 mengulas kebakaran hutan Indonesia pada 1997-1998. Laporan tersebut menunjukkan bahwa bencana saat itu bukan semata-mata akibat El-Nino, melainkan juga dipicu pembukaan lahan perkebunan dan proyek pembangunan.
Pembakaran menjadi cara murah untuk membersihkan lahan. Biaya pembersihan menggunakan alat mencapai sekitar Rp7 juta per hektare, sedangkan pembakaran hanya membutuhkan Rp700-800 ribu.
Pada 1997, Kementerian Kehutanan mengumumkan 176 perusahaan perkebunan, perusahaan kayu, dan proyek transmigrasi yang dicurigai melakukan pembakaran skala besar. Namun, hingga Mei 1998, tidak ada satu pun individu atau perusahaan yang dibawa ke pengadilan terkait kasus tersebut.
Lebih dari dua dekade kemudian, persoalan serupa kembali mencuat. Pada 2026, WALHI mengidentifikasi 372 entitas perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla.
Fakta ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman api. Ada persoalan struktural dalam model penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketika pembakaran menjadi cara termurah membuka lahan, sementara ekspansi industri terus berlangsung, kerusakan lingkungan berpotensi terus berulang.
HGU dan Konflik Kepentingan Rakyat
Salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola agraria adalah konsentrasi penguasaan tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 18 Tahun 2021, HGU dapat diberikan selama 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun. Artinya, penguasaan tanah dapat mencapai 95 tahun.
Berdasarkan data penguasaan lahan yang dipublikasikan pada 2022, Sinar Mas melalui entitas usahanya tercatat menguasai konsesi sekitar 307.176 hektare, sedangkan Wilmar International sekitar 200.868 hektare.
Besarnya penguasaan lahan oleh kelompok usaha perkebunan menunjukkan ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria. Ketika lahan produktif terkonsentrasi pada korporasi besar, masyarakat lokal dan petani kecil justru berpotensi menghadapi keterbatasan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan.
Persoalannya bukan sekadar luas lahan atau lamanya izin berlaku. Pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang berhak menguasai tanah, untuk kepentingan siapa tanah dikelola, dan siapa yang harus menanggung dampak kerusakannya?
Ketika Negara Tidak Lagi Menjadi Penengah
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara bukan sekadar pemberi izin, tetapi memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan sumber daya alam berpihak pada kepentingan masyarakat.
Namun, praktik pemberian konsesi jangka panjang dan ekspansi perkebunan skala besar memperlihatkan besarnya ruang yang diberikan kepada kepentingan investasi.
Penelitian Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana (2024) mengenai politik ekonomi pengadaan tanah di Indonesia memperlihatkan bagaimana konsep kepentingan umum dapat beririsan dengan kepentingan elite politik dan bisnis.
Negara memiliki berbagai peran sekaligus: pembuat kebijakan, pemberi izin, fasilitator investasi, dan pengawas aktivitas korporasi. Ketika kepentingan investasi menjadi orientasi dominan, fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat berisiko melemah.
Karhutla akhirnya memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: sistem yang mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya alam.
Solusi Sistemik: Pengelolaan Agraria dalam Perspektif Islam
Berulangnya karhutla selama puluhan tahun menunjukkan bahwa penyelesaian krisis ekologis tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis. Dibutuhkan sistem yang memiliki paradigma jelas tentang kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya alam, sekaligus menempatkan tanggung jawab kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dalam perspektif Islam, persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan tanah, tetapi juga menyangkut lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam mengurus kehidupan rakyat.
Berbeda dengan kapitalisme yang bertumpu pada sekularisme dan menjadikan kebebasan kepemilikan serta akumulasi keuntungan sebagai orientasi penting kegiatan ekonomi, Islam memiliki aturan tersendiri dalam mengelola sumber daya alam. Dalam pandangan Islam, kekayaan alam tidak boleh dikuasai secara sewenang-wenang oleh individu atau korporasi apabila termasuk kategori kepemilikan umum.
Kapitalisme, dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal, memberikan ruang bagi pemilik modal untuk memperluas penguasaan sumber daya alam demi memperoleh keuntungan. Sementara itu, pemisahan agama dari kehidupan menjadikan pertimbangan halal-haram dan pertanggungjawaban kepada Allah tidak ditempatkan sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan. Dalam kondisi demikian, kebijakan pengelolaan sumber daya alam sangat rentan diarahkan oleh kepentingan materi dan investasi, bukan semata-mata kemaslahatan masyarakat.
Sebaliknya, dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam harus tunduk pada ketentuan syariat. Khilafah sebagai institusi pemerintahan dalam konsep politik Islam bertanggung jawab menerapkan hukum syara secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan tanah, hutan, dan kekayaan alam lainnya. Setidaknya terdapat lima prinsip pengelolaan agraria dalam perspektif Islam.
Pertama, mengembalikan sumber daya alam kepada kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah).
Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dan kepentingan publik tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun korporasi. Hutan, sebagai bagian dari sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis dan kemanfaatan luas bagi masyarakat, harus dikelola berdasarkan ketentuan kepemilikan umum. Negara bertanggung jawab mengelolanya dan memastikan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas. Hasil pengelolaannya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pemilik modal. Prinsip milkiyyah 'ammah menjadi landasan untuk mencegah privatisasi dan konsentrasi penguasaan sumber daya strategis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, pengelolaan hutan tidak diserahkan kepada kepentingan individu atau korporasi yang berorientasi pada akumulasi keuntungan.
Kedua, mewujudkan distribusi dan pengelolaan tanah yang berkeadilan.
Islam mendorong pemanfaatan tanah secara produktif melalui prinsip ihya al-mawat, yaitu menghidupkan tanah yang tidak produktif agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis. Negara juga berperan mendistribusikan tanah melalui mekanisme iqtha' kepada pihak yang mampu mengelolanya. Dalam pandangan fikih tertentu, tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun dapat ditarik kembali oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tanah tidak semata-mata menjadi instrumen akumulasi aset dan kekayaan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Ketiga, memastikan negara hadir sebagai pengelola dan pelindung kepentingan publik.
Tanggung jawab negara tidak berhenti pada pemberian hak atas tanah. Negara juga wajib menyediakan dukungan produksi, seperti bibit, pupuk, irigasi, sarana pertanian, dan pembiayaan agar masyarakat mampu mengelola tanah secara produktif. Di sisi lain, negara harus melindungi hak kepemilikan masyarakat, mencegah perampasan tanah, serta menetapkan kawasan lindung untuk menjaga ketersediaan air, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi kerusakan lingkungan, sementara keuntungan pengelolaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak.
Keempat, menegakkan kepemimpinan yang amanah dan pengawasan yang tegas.
Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan pribadi, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Pemimpin bertanggung jawab menjaga alam, melindungi masyarakat, serta memastikan pembangunan tidak tunduk pada kepentingan pemodal. Landasan ketakwaan kepada Allah menjadikan setiap kebijakan dan tindakan pemimpin terikat pada ketentuan halal dan haram. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga menyadari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Pengawasan harus mencakup seluruh aktivitas industri, mulai dari pembukaan lahan, pencegahan kebakaran, pengelolaan limbah, hingga pemulihan lingkungan. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus dikenai sanksi tegas. Negara tidak boleh hanya menjadi pemberi izin, tetapi harus berdiri sebagai pelindung kepentingan publik.
Kelima, membangun sistem pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan alam.
Pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan industri. Kemuliaan manusia, keadilan sosial, serta kelestarian ekosistem harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi dan politik. Dalam perspektif Islam, perlindungan lingkungan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan bagian dari tanggung jawab spiritual, sosial, ekonomi, dan politik yang harus dijalankan secara menyeluruh.
Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian krisis ekologis membutuhkan perubahan yang mendasar, bukan sekadar penambahan teknologi atau pengetatan aturan teknis. Dalam kerangka pemikiran politik Islam, penerapan syariat secara kafah melalui institusi Khilafah dipandang sebagai jalan untuk mengintegrasikan tanggung jawab negara, pengelolaan sumber daya alam, keadilan distribusi, dan perlindungan lingkungan dalam satu sistem yang utuh.
Dengan demikian, solusi tuntas persoalan karhutla tidak cukup hanya dengan mengganti kebijakan atau memperbaiki mekanisme pemberian izin. Akar persoalannya harus diselesaikan melalui perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam.
Khilafah, dalam konsep tersebut, menempatkan hutan dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum sebagai amanah yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada individu atau korporasi demi akumulasi keuntungan. Di sisi lain, sistem kepemimpinan yang berlandaskan akidah Islam menempatkan ketakwaan sebagai fondasi dalam menjalankan kekuasaan. Amanah kepemimpinan tidak diukur dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari sejauh mana pemimpin menjalankan hukum Allah, melindungi rakyat, dan menjaga kelestarian alam.
Inilah perbedaan mendasar antara paradigma kapitalisme dan paradigma Islam dalam memandang pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab negara.
Apa yang Bisa Dilakukan Mahasiswa?
Perubahan mendasar tidak terlepas dari peran generasi muda, khususnya mahasiswa. Mahasiswa memiliki potensi intelektual untuk membangun kesadaran terhadap persoalan kehidupan, termasuk krisis ekologis dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam.
Karena itu, mahasiswa perlu membangun pemikiran Islam kafah, melaksanakan dakwah pemikiran, mengembangkan kesadaran politik Islam, serta mengambil peran nyata dalam memperjuangkan perubahan. Bergerak, bergerak, berdampak.
Karhutla yang terus berulang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan dan sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, selama sumber daya alam masih ditempatkan sebagai komoditas untuk akumulasi keuntungan, sementara amanah kepemimpinan tidak dibangun di atas landasan ketakwaan, persoalan serupa berpotensi terus berulang.
Bukan sekadar memadamkan api, tetapi menghentikan sistem yang terus membuka jalan bagi kerusakan. Trial by Fire, Burn by System.[]


0 Komentar