Subscribe Us

JAMINAN KESEHATAN, PROGRAM ATAU AMANAH NEGARA?


Oleh: Ummu Fatih 
(Aktivis Dakwah)


Vivisualiterasi.com - Masyarakat dihebohkan oleh kabar bahwa BPJS Kesehatan akan dihapus dan digantikan dengan layanan klinik atau apotek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Namun, BPJS Kesehatan membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan.

Kabar ini menunjukkan pentingnya kepastian jaminan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut keselamatan jiwa. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, mereka dapat memperoleh pengobatan yang layak tanpa terkendala biaya. (CNBCIndonesia, 27/10/2026)

Isu penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di tengah masyarakat menunjukkan betapa pentingnya kepastian jaminan kesehatan bagi rakyat. Meskipun kabar tersebut telah dibantah oleh BPJS Kesehatan, persoalan yang lebih mendasar, apakah sistem kesehatan yang berjalan saat ini benar-benar menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan seluruh rakyat, ataukah masyarakat masih dibebani berbagai persoalan pembiayaan dan akses pelayanan?

Dalam sistem sekuler-kapitalisme, pengelolaan kehidupan masyarakat bertumpu pada aturan yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, sementara mekanisme ekonomi kapitalistik memberi ruang besar bagi pertimbangan keuntungan dan kemampuan finansial. Paradigma ini memengaruhi cara kebutuhan publik, termasuk kesehatan, dikelola. Kesehatan memang diakui sebagai kebutuhan penting, tetapi pelaksanaannya masih dapat bergantung pada skema pembiayaan, kepesertaan, subsidi, dan kemampuan anggaran.

Pertama, jaminan kesehatan cenderung dipahami sebagai program, bukan tanggung jawab mendasar negara.

BPJS Kesehatan menjadi instrumen untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan melalui mekanisme kepesertaan dan iuran, disertai bantuan pemerintah bagi kelompok tertentu. Skema ini membantu masyarakat mengakses layanan medis, tetapi keberadaan program saja tidak otomatis menjamin seluruh persoalan kesehatan terselesaikan. Ketika muncul persoalan administrasi, perubahan kebijakan, atau keterbatasan pembiayaan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan pengobatannya tidak terabaikan.

Kedua, pembiayaan kesehatan berpotensi membebani masyarakat.

Dalam mekanisme asuransi sosial, pembiayaan pelayanan berkaitan dengan iuran peserta, kontribusi pemberi kerja, dan bantuan pemerintah untuk kelompok yang memenuhi kriteria. Skema ini menghadapi tantangan pemerataan manfaat, keberlanjutan pembiayaan, dan kecukupan layanan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya transportasi ke rumah sakit, kebutuhan pendamping, kehilangan pendapatan saat sakit, dan pengeluaran yang tidak tercakup dalam jaminan dapat menjadi beban tambahan. Akibatnya, memiliki kepesertaan belum tentu berarti seluruh kebutuhan pengobatan dapat dipenuhi dengan mudah.

Ketiga, persoalan kesehatan tidak cukup diselesaikan melalui perubahan program atau penambahan fasilitas.

Jika suatu program diganti dengan program lain tanpa membenahi akar persoalan, masyarakat tetap berisiko menghadapi hambatan yang sama. Keberadaan klinik koperasi, misalnya, dapat membantu mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, tetapi tidak otomatis menggantikan fungsi jaminan kesehatan, rumah sakit rujukan, pelayanan spesialis, maupun pembiayaan pengobatan. Setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar nama program atau banyaknya fasilitas yang dibangun.

Keempat, paradigma ekonomi kapitalistik dapat mendorong komersialisasi pelayanan kesehatan.

Ketika pengelolaan kesehatan terlalu mengikuti logika efisiensi finansial dan keuntungan, kebutuhan masyarakat berisiko berhadapan dengan pertimbangan biaya. Padahal, orang sakit tidak selalu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Pelayanan kesehatan memang membutuhkan manajemen yang efisien dan tenaga profesional, tetapi efisiensi seharusnya digunakan untuk memperluas manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan pasien yang membutuhkan pertolongan.

Kelima, tanggung jawab negara berisiko menyempit menjadi pengaturan administratif dan pemberian subsidi.

Negara memang menyusun regulasi, mengawasi penyelenggara, dan membantu pembiayaan kelompok tertentu. Namun, tanggung jawab terhadap kesehatan rakyat tidak berhenti pada pendataan peserta, penyaluran bantuan, atau memastikan program tetap berjalan. Negara harus menjamin ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, fasilitas yang memadai, serta pemerataan layanan hingga daerah terpencil. Tanpa jaminan tersebut, masyarakat dapat memiliki kartu kepesertaan tetapi tetap kesulitan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, akar persoalannya bukan semata-mata apakah BPJS Kesehatan akan dihapus atau dipertahankan. BPJS yang tetap berjalan pun tidak otomatis menghilangkan seluruh persoalan akses dan pembiayaan kesehatan. Sebaliknya, penggantian program tanpa perubahan paradigma juga tidak menjamin pelayanan menjadi lebih baik.

Persoalan mendasarnya ialah bagaimana negara memandang kesehatan dan menempatkan tanggung jawab terhadap rakyat. Selama keberhasilan kebijakan lebih banyak diukur dari keberlangsungan program dan pengelolaan pembiayaan, sementara keterjangkauan, pemerataan, dan terpenuhinya kebutuhan pasien belum menjadi ukuran utama, masyarakat masih berpotensi menghadapi kesenjangan pelayanan. Karena itu, dibutuhkan paradigma yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai kewajiban negara, bukan sekadar program yang keberlangsungannya bergantung pada desain pembiayaan tertentu.

Solusi Islam

Islam memandang penguasa sebagai pengurus urusan rakyat yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan mereka. Pelayanan kesehatan harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara, bukan semata-mata diserahkan kepada kemampuan individu atau mekanisme pasar.

1. Negara wajib menjamin pelayanan kesehatan rakyat.

Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah untuk mengurus rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya." (H.R. Muslim).

Hadis ini menegaskan beratnya amanah kepemimpinan. Negara wajib memastikan pelayanan kesehatan tersedia, mudah dijangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan kaya atau miskin maupun Muslim atau non-Muslim.

Keteladanan ini dapat dilihat pada masa Rasulullah saw. Dalam riwayat sejarah yang banyak dikutip dalam literatur tentang sistem kesehatan Islam, Raja Muqauqis, penguasa Mesir, memberikan seorang dokter sebagai hadiah kepada Rasulullah saw. Dokter tersebut kemudian dikisahkan melayani masyarakat. Kisah ini menggambarkan pemanfaatan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pengobatan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi penguasa.

Rasulullah saw. juga pernah mengirimkan seorang dokter untuk mengobati Ubay bin Ka'ab ra. Kisah tersebut turut menggambarkan perhatian terhadap pengobatan dan pemanfaatan tenaga profesional bagi orang yang membutuhkan.

Pelajaran yang dapat diambil ialah bahwa tenaga medis merupakan sumber daya penting yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Dalam konteks sekarang, negara harus menyediakan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas pelayanan yang memadai. Keberhasilan sistem kesehatan tidak cukup diukur dari kepesertaan program, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan pengobatan rakyat.

2. Pembiayaan kesehatan harus menjadi tanggung jawab negara.

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: "Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi Rezeki yang terbaik." (Q.S. Saba': 39).

Dalam pengelolaan negara, pembiayaan kesehatan harus direncanakan melalui Baitulmal dan sumber pendapatan yang dibenarkan syariat. Pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum, seperti minyak, gas, dan barang tambang, harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat. Kekayaan tersebut tidak boleh dikuasai segelintir pihak sehingga manfaatnya tidak kembali kepada masyarakat.

Keteladanan Rasulullah saw. dalam memanfaatkan dokter yang dihadiahkan oleh penguasa asing memberikan pelajaran bahwa sumber daya dan keahlian yang tersedia perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks sekarang, negara harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan tenaga medis, penyediaan obat, pembangunan rumah sakit, serta pemerataan fasilitas kesehatan hingga daerah terpencil.

Pembiayaan pelayanan kesehatan tidak seharusnya dibebankan kepada individu semata-mata berdasarkan kemampuan ekonominya. Negara harus mengelola sumber pendapatan secara amanah agar masyarakat memperoleh pengobatan yang layak, termasuk mereka yang tidak mampu.

3. Negara wajib mengutamakan keselamatan jiwa dan menghilangkan hambatan pelayanan.

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia." (Q.S. Al-Ma'idah: 32).

Ayat ini menunjukkan besarnya nilai kehidupan manusia. Negara harus memastikan pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medis, memperbaiki pemerataan tenaga kesehatan, menjamin ketersediaan obat, serta mencegah persoalan administrasi menghambat pertolongan yang mendesak.

Karena itu, kebijakan kesehatan harus berorientasi pada keselamatan pasien dan kemudahan akses. Klinik koperasi dapat berperan sebagai fasilitas pelayanan dasar, tetapi keberadaannya harus terintegrasi dengan rumah sakit, layanan rujukan, tenaga medis, serta sistem pembiayaan yang memadai. Perubahan bentuk layanan tidak boleh mengurangi jaminan masyarakat untuk memperoleh pengobatan.

4. Negara wajib menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan pasien.

Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (H.R. Ibnu Majah).

Prinsip ini menjadi landasan untuk mencegah tindakan yang membahayakan pasien, seperti penipuan klaim, korupsi anggaran kesehatan, penyalahgunaan obat, dan kelalaian profesional. Negara wajib melakukan pengawasan, memeriksa pelanggaran, memulihkan hak korban, dan menjatuhkan sanksi syar'i yang sesuai berdasarkan jenis serta pembuktian pelanggarannya.

Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. dikenal melakukan pengawasan terhadap keadaan rakyat. Keteladanan ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum harus memastikan pengelolaan kesehatan berjalan amanah serta tidak merugikan rakyat.

Dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan dan pemerintahan, kesehatan ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. Jaminan tersebut bukan sekadar janji program, melainkan tanggung jawab nyata yang harus diwujudkan melalui pelayanan berkualitas, pembiayaan yang tepat, pemerataan fasilitas, dan penegakan hukum.

Wallahu a'lam bishawab.[]

Posting Komentar

0 Komentar