Subscribe Us

BAGI-BAGI HP, SEMATA PROGRAM ATAU ADA KEPENTINGAN?


Oleh: Mulyaningsih
(Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)


Vivisualiterasi.com - Dikutip dari salah satu laman nasional, pemerintah akan melakukan satu rencana program yang berguna untuk memperluas wawasan digital serta mempermudah layanan perbankan. Program tersebut yaitu membagikan handphone secara gratis kepada masyarakat yang belum mempunyai rekening dan telah berusia 17 tahun. Rencana mekanismenya yaitu secara otomatis handphone yang dibagikan kepada masyarakat akan terhubung dengan rekening digital dengan saldo awal lima puluh ribu rupiah. Dengan metode ini, diharapkan penyaluran bansos akan langsung diterima masyarakat serta lebih mudah. Hal itu diungkapkan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, pada Selasa 13/10/2026 di Jakarta Selatan. (cnnindonesia.com, 15/10/2026)

Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah terkait dengan wacana pembagian HP. Beliau menegaskan bahwa pemerintah sendiri tidak pernah membahas rencana tersebut kepada masyarakat. Yang ada justru hanya pembukaan rekening massal bagi masyarakat dengan minimal usia 17 tahun. Utamanya bagi para penerima bansos dan belum mempunyai rekening.

Wacana tersebut telah menyebar secara luas di tengah masyarakat dan menjadi sorotan dari semua pihak. Pasalnya, pembagian hape tersebut akan menjadi sesuatu yang amat sangat dinanti serta ditunggu masyarakat. Namun, kita harus bisa melihat dengan jeli bahwa apakah ini murni untuk kepentingan seluruh masyarakat atau hanya sebatas permainan bisnis demi menarik cuan. Karena kita semua menyadari dengan benar bahwa sistem kapitalis sekuler saat ini menihilkan peran negara ketika riayah. Jika tidak ada sesuatu yang diincar atau keuntungan, maka sebuah program niscaya tak akan pernah dilakukan. Hal ini tentunya berkaca pada peran negara yang semata-mata ingin mendapat keuntungan. Di sinilah wajah kapitalis bisa kita lihat dengan jelas.

Ungkapan janji yang satu dengan lainnya begitu manis. Masyarakat dibuat seolah berpikiran bahwa pemerintah telah memikirkan nasib mereka semua. Padahal kenyataannya justru tidak, kadang yang tampak bagus begitu menusuk dalam dada kita. Artinya, setiap program atau kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk asas manfaat serta cuan. Tak lupa menyenangkan tuannya, yaitu para konglomerat yang mempunyai modal cukup besar. Dengan begitu, maka kekuasaan akan bertahan dan tetap aman. Ujung-ujungnya tetap sama, rakyat ditinggalkan dan dibiarkan tetap menderita. Masyarakat hanya diperlukan ketika pesta lima tahunan akan datang. Ya, benar sekali suara mereka sajalah yang diperlukan untuk meraih kekuasaan serta kepemimpinan. Jadi, peduli terhadap masyarakat menjadi sesuatu yang amat jauh dari jangkauan pemikiran mereka. Ini juga akibat demokrasi yang terus ditumbuhsuburkan di negeri ini dan negeri muslim lainnya. Sengaja dipupuk agar kekuasaan tetap bisa diraih.

Tentu akan berbeda jika pola pikir yang ada adalah Islam. Karena Islam mempunyai aturan super lengkap sehingga mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup manusia selama di dunia.

Islam dengan seperangkat aturan lengkap untuk manusia selama di dunia insyaallah akan mampu mengelola seluruh aktivitas. Bagaimana manusia ketika hidup, apa saja aktivitas yang dilakukan, serta hal lainnya. Termasuk pula pada lini kenegaraan, alias pemerintahan. Islam sendiri punya aturan jelas terkait dengan negara yang harus mengatur masyarakat (baca: rakyat) terkait dengan seluruh kebutuhan pokoknya. Kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebutuhan pokok akan sebenar-benarnya diatur dengan baik oleh institusi negara. Institusi tersebut adalah Daulah Islam yang akan menerapkan aturan yang berasal dari Sang Pencipta saja (Allah Swt.). Negara akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat karena itu bagian dari kewajibannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di Yaumil Akhir. Begitu pula dengan program yang akan diberlakukan harus menuju pada tujuan tadi, kesejahteraan.

Sabda Rasulullah saw. "Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus urusan rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya yang dia urus." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Pemimpin kaum muslim serta para pejabat yang terpilih dan dilantik bertugas untuk menjalankan amanah agar masyarakat sejahtera. Bukan kebalikannya ya, masyarakat tidak dibenarkan me-riayah penguasa dengan perlakuan yang spesial. Karena jabatan yang diberikan itu adalah sebuah amanah yang wajib hukumnya untuk ditunaikan sampai tuntas. Termasuk pula pada setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus sesuai pada tujuan utama tadi, yaitu masyarakat sejahtera. Dengan begitu, maka tentu akan dipikirkan secara serius seluruh program yang akan dijalankan. Semua harus dipertimbangkan dengan baik dan benar. Insyaallah setiap program yang akan dilakukan disokong oleh kas negara (baitulmal) yang mempunyai 13 pos pemasukan. Dengan begitu, secara kasatmata dari sini saja akan mampu menjalankan program yang benar-benar akan membawa masyarakat pada kondisi yang seharusnya. Kemaslahatan umat akan terwujud dengan baik dan sempurna.

Dalam kacamata Islam, program yang dicanangkan juga harus bersifat realistis dan diperlukan umat, tak sekadar hanya main cari keuntungan semata. Karena Islam sendiri tidak mencari itu semua. Harus mencari titik persoalan yang krusial dan sampai pada akar, bukan sekadar di permukaan saja.

Itulah gambaran ketika sistem Islam diterapkan di dunia. Maka hukum syarak akan dijalankan secara sempurna dan menyeluruh. Alhasil, masyarakat akan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan kemaslahatan akan terwujud dengan sempurna. Termasuk para penguasa dan pemerintah akan dengan serius menjalankan amanahnya.

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan." (TQS. Al-A'raf: 96)

Wallahu a'lam bishawab.[]

Posting Komentar

0 Komentar