Subscribe Us

AKSI MAHASISWA BUKTI SISTEM KAPITALISME MEMBAWA NESTAPA


Oleh: Dita Anggraeni
(Muslimah Peduli Generasi)


Vivisualiterasi.com - Pada tanggal 28 Oktober 2026 menjadi momen para mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Tidak hanya diperuntukkan mahasiswa, tetapi juga terbuka untuk seluruh aliansi masyarakat.

Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui aksi unjuk rasa di Tugu Adipura Bandar Lampung (28/10/26). Aksi tersebut sekaligus untuk menyampaikan aspirasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Presiden BEM ITERA, aksi tersebut juga sebagai bentuk rasa solidaritas pemuda terhadap masyarakat di beberapa daerah di Indonesia yang tengah menghadapi berbagai persoalan. Dalam aksi itu mahasiswa ITERA membawa 5 tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat. Tuntutan pertama agar menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Kedua, mahasiswa mendesak pembenahan tata kelola ekonomi dan pemulihan kepercayaan publik. Ketiga, menuntut penghentian penyempitan ruang sipil serta mengembalikan militer ke barak. Keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang merata (Tribun Lampung, 28/11/26).

Selain di Lampung, demo mahasiswa juga terjadi di beberapa kota besar lainnya. Seperti di Jakarta, masa pendemo yang terdiri dari rombongan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menggelar aksi protes di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi tersebut adalah dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar, mereka adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, dan BEM Universitas Diponegoro. Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, serta BEM KM Universitas Negeri Semarang.

Demo tanggal 28 Oktober ini merupakan kelanjutan dari aksi demo sebelumnya yang terjadi di Tugu Tani Jakarta pada 20 Oktober 2026 yang bertepatan dengan 2 tahun kekuasaan Prabowo-Gibran. Dalam aksi demo ini mereka mengusung tema "Tepati atau Pergi". Dan menonjolkan simbol tiga jari atau (Three Finger Salute) sebagai tanda perlawanan (BBC News 28/10/26).

Aksi demo mahasiswa dengan membawa berbagai macam tuntutan di berbagai daerah yang terjadi saat ini tentunya tidak muncul begitu saja. Pastilah ada bentuk kepedulian terhadap apa yang tengah dirasakan masyarakat Indonesia sekarang ini. Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan mulai dari tingginya biaya hidup, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, masalah lingkungan dengan adanya karhutla yang sampai sekarang tidak pernah selesai. Mahalnya akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan masih banyak yang lainnya.

Banyaknya persoalan tersebut menjadi dorongan yang kuat bagi mahasiswa untuk turun ke lapangan menyampaikan aspirasi masyarakat dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Berbagai tuntutan yang diajukan menjadi sebuah pertanyaan terhadap pemerintah Prabowo-Gibran apakah sudah benar-benar berpihak kepada rakyat? Apakah negara hadir menyelesaikan persoalan atau justru kebijakannya menimbulkan persoalan baru?

Pertanyaannya, kenapa persoalan yang dialami masyarakat seolah-olah tidak pernah terselesaikan meskipun berulang kali adanya pergantian pemimpin? Apa benar masalahnya hanya terletak pada sosok pemimpinnya? Atau pada sistem yang mengatur negara?

Pada akhirnya, berharap pada sistem demokrasi kapitalisme untuk membawa perubahan hakiki hanyalah menjadi angan-angan belaka. Jika persoalannya tidak tersentuh, pergantian pemimpin berulang kali tetapi masih dalam lingkaran sistem demokrasi tidak akan mengubah sistem yang menjadi landasan negara. Selama cara yang digunakan masih sama, persoalan yang terjadi pada masyarakat akan terus berulang hanya berganti wajah dan kebijakan yang berbeda. Dalam hal ini dibutuhkan perubahan yang mendasar yang mampu menghadirkan aturan yang benar dalam mengatur seluruh kehidupan.

Islam sudah memberikan solusi dalam hal ini. Islam tidak hanya mengatur urusan individu semata, tetapi Islam mengatur kita dari mulai bangun tidur sampai membangun negara. Peraturan Islam sumbernya dari Allah Sang Pencipta yang jelas sempurna dan tertata, berbeda dengan demokrasi yang peraturan dan hukum yang bersumber dari akal manusia yang sifatnya lemah dan terbatas. Maka dari itu, kehidupan bernegara pun harus diatur berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kafah), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah: 208)

Islam juga memiliki pengaturan sistem ekonomi agar kekayaan tidak berputar pada kelompok tertentu. Dalam Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu atau kelompok tertentu. Negara bertanggung jawab mengelola kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat seperti kebutuhan dasar rakyat berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Aturan kepemilikan dan pengelolaan kekayaan alam dalam Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis yang memberikan ruang monopoli kepada pemilik modal.

Rasulullah saw. bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api." (H.R. Abu Dawud & Ahmad)

Islam juga memiliki konsep kepemimpinan yang berbeda. Karena kekuasaan adalah amanah untuk mengurus rakyat berdasarkan syariat. Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab atas urusan rakyat, dan menjamin kehidupan rakyatnya. Pemimpin berperan sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai). Pemimpin yang takut terhadap hukum Allah tidak akan berbuat sewenang-wenang dan otoriter terhadap rakyatnya. Karena dia tahu kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Para mahasiswa dan para pemuda, tidak cukup hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi juga perlu memiliki pemahaman tentang akar persoalan dan solusi. Semangat perjuangan pemuda harus diarahkan pada perubahan yang mendasar. Perubahan membutuhkan kesadaran yang berlandaskan pemikiran Islam, dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan Khilafah.

Wallahu a'lam bishawab.[]

Posting Komentar

0 Komentar