Oleh Ayu Hamzah
(Aktivis Dakwah)


Vivisualiterasi.com - Peristiwa pasca banjir yang melanda Aceh dan Sumatera erat kaitan dengan kondisi psikologis sekaligus fisik yang dialami korban bencana. Masyarakat yang terdampak tentu mengalami banyak kerugian salah satu yang terdampak pada sektor pendidikan atau lembaga terkait. Sebulan lebih, sasaran bantuan yang masuk pada korban bencana terhitung minim semakin memperparah kondisi beberapa sekolah anak-anak dan juga pesantren yang belum layak beroperasi. Tentunya waktu yang ada tidak bisa dibiarkan lewat begitu saja mengingat pendidikan bagi anak-anak korban bencana harus segera dipulihkan kembali agar tidak ada kesenjangan waktu terlalu lama untuk tidak bersekolah dengan normal. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan dalam kacamata Islam dan cara penangannya.

Data terbaru yang dihimpun dari situs Kompas.com menyebut ada 747 sekolah di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dari berbagai jenjang pendidikan yang masih ditutupi lumpur. (Kompas.com 12-01-2026). Selain itu, dikutip dari cnnindonesia.com ratusan pesantren, dayah dan balai pengajian yang didata Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Timur masih mengalami kerusakan akibat banjir. Laporan yang masuk menyebut bahwa kerusakan yang terjadi biasanya pada bangunan seperti lantai, dinding rusak dan peralatan belajar yang tidak layak dipakai. (cnnindonesia.com 16-01-2026).

Status bencana yang menimpa masyarakat provinsi Aceh dan Sumatera memasuki tahap pemulihan besar-besaran sehingga butuh tenaga dan dana yang cukup besar agar kegusaran tidak semakin lama terjadi. Disini peran negara sangat penting dalam membantu masyarakat terdampak banjir agar tidak larut pasca bencana. Pemulihan ratusan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana adalah tanggung jawab negara yang harus ditunakan dengan maksimal, penanganan yang dimaksud mesti dikerahkan sekuat tenaga dengan mengorbankan segala pembiayaan yang tidak terlalu penting untuk disumbangkan pada korban yang dilanda bencana.

Sepatutnya sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dan masuk pada daftar prioritas sehingga anak-anak dan para santri bisa mendapatkan kembali pendidikan yang layak dan mendapatkan kembali ilmu. Untuk itu pentingnya pemerintah menyadari akan urgensitas pendidikan demi keberlangsungan hidup masyarakat tanpa dibeda-bedakan atas dasar status situasi setempat.

Dalam kacamata Islam peran negara harus ditekan penuh untuk fokus pada pelayanan korban bencana alam, hal demikian sebagaimana dilakukan pada masa daulah Islam Abbasiyah ketika banjir besar sungai Tigris melanda sehingga merusak Masjid, madrasah dan pusat-pusat ilmu di wilayah tersebut. Pada saat itu negara langsung menurunkan bantuan dengan mengoptimalkan pada perbaikan Masjid dan madrasah yang rusak sehingga guru dan penuntut ilmu dapat melakukan aktivitas pendidikan seperti biasa. 
Tanggung jawab negara dalam memahami perannya yang membuat kesigapan dalam mengatasi bencana sangat optimal. Berdasarkan hadis berikut:

Rasulullah Saw. bersabda:

"Al-Imam (pemimpin) adalah pengurus (ra’in) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya”.(HR.Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas menunjukan negara adalah penolong utama sekaligus pengurus rakyatnya termasuk pada kasus bencana untuk bersegara melakukan pertolongan pada korban bencana alam. Dalam hal ini, teladan pada Masa kekhilafahan dapat menjadi acuan pemerintah saat ini dalam menangani persoalan banjir dan bencana lainnya. Termasuk dalam pencegahan bencana, negara dalam Daulah Islam akan menjadi garda terdepan dalam menyikapi masalah publik yang berkaitan dengan umat. Baik itu membutuhkan penanganan dengan tenaga besar maupun kecil. Inilah pemerintahan Islam yang penerapannya dapat membawa keberkahan bagi seluruh alam, termasuk dalam mengantisipasi sekaligus menangani bencana seperti banjir, gempa, virus dan sebagainya. Wallahu Musta'an.[Irw]